Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Idha Rachmani, author

Penegakan hukum bagi notaris merangkap PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan (putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1061/PID.B/2016/PN.BDG) = Law enforcement for notary as land deed officials (PPAT) who conduct embezzlement criminal acts (case study: Bandung district court decision number 1061/PID.B/2016/PN.BDG) / Idha Rachmani

ABSTRAK
Notaris berkewajiban untuk senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Sebagai pejabat umum,Notaris harus dapat memupuk hubungan kepercayaan dengan para kliennya. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pengaturan mengenai kewajiban seorang Notaris selaku PPAT dalam menjalankan jabatannya serta akibat hukum bagi...

2017

T47629

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Claudia Anastasya, author

Tanggung jawab notaris dalam pengurusan izin perubahan penggunaan tanah yang berakibat terjadinya penggelapan sertipikat studi putusan pengadilan negeri gianyar nomor 132/pid.b/2017/pn. gin = The responsibility of a notary in handling of land usage conversion permit resulted in the embezzlement of certificate a study to gianyar district court judgement no. 132/pid.b/2017/pn. gin

Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat melakukan pelanggaran apabila tidak berpedoman kepada UUJNP dan Kode Etik Notaris. Salah satu pelanggaran Notaris yang terjadi adalah penahanan sertipikat milik kliennya setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Gianyar mengenai pembatalan PPJB, serta telah selesainya pengurusan IPPT. Pokok Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50207

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Riko Regina Putra, author

Pertanggungjawaban notaris yang melakukan tindak pidana dan sanksi administratif (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 300/PID.B/2015/PN.DPS.) = Accountability of notary who commits the crime of embezzlement and the administrative sanctions (case study of Denpasar District Court's Decision Num 300/PID/B/2015/PN/DPS)

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus dengan penuh tanggung jawab dan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik. Kewenangan yang diberikan kepada Notaris tidak semata-mata tanpa batasan, seorang notaris yang menyalahgunakan kewenangannya untuk tujuan yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Permasalahan yang Penulis angkat...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T47325

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sahetapy, Rama Putra, author

Implikasi hukum atas penyalahgunaan kewenangan notaris dalam penyimpanan sertipikat studi kasus putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 133/PID/2015/PT.DKI = Legal implication on the abuse of authority of a notary in withholding certificates case study of DKI Jakarta high court No 133/PID/2015/PT.DKI

ABSTRAK
Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu peran notaris menjadi sangat penting dalam peristiwa hukum pengalihan hak dengan nilai objek yang cukup tinggi. Namun, terkadang dalam praktiknya, notaris melakukan penyalahgunaan kewenangan pada saat pelaksanaan pengalihan hak yang menggunakan jasanya, seperti yang...

2018

T49531

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tamara Ratnasari Thioris, author

Perlindungan hukum terhadap WNA dalam kasus penyalahgunaan dana investasi: Studi Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtr = Legal protection for foreign citizens in cases of investment embezzlement: Study of Court Decision Number 173/Pid.B/2021/PN Mtr

Tulisan ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap WNA dalam kasus penyalahgunaan dana investasi. Jenis dan skala investasi beragam, begitu pula dengan hak-hak atas tanah berdasarkan kewarganegaraan. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah analisis perlindungan hukum terhadap WNA dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtr dan praktik perlindungan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mazaya Dhiyanadira, author

Analisis occupational crime terhadap kasus penggelapan upah di PT X = Occupational crime analysis towards embezzlement wage case in PT X

Artikel ini membahas kasus tindak pidana penggelapan yaitu kasus penggelapan upah; insentif; bonus dan tantiem pekerja di PT X. PT X merupakan anak perusahaan dari perusahaan BUMN yaitu PT Y yang memberikan pelayanan dan jasa pengeboran minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. Kasus ini dilakukan oleh seorang pekerja outsourcing...

Depok: Univesitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, 2018

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Deasyna Alyssa Putri Sukandar, author

Analisis Akibat Hukum Pembatalan Polis Asuransi dan Tindakan Penggelapan Premi Asuransi oleh Pialang Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 2642 K/PDT/2015) = Analysis on the Legal Consequences of the Insurance Policy Cancellation and Embezzlement of Insurance Premiums by Insurance Brokers (Case Study of Decision Number 2642 K/PDT/2015)

Pialang asuransi memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama tertanggung. Namun, kewenangan tersebut tidak semerta-merta memperbolehkan pialang asuransi untuk bertindak bebas. Pialang asuransi selaku wakil dari tertanggung harus tetap mendapatkan persetujuan setiap kali ia ingin melakukan suatu tindakan hukum yang mengatasnamakan tertanggung. Dalam kasus Putusan Nomor 2642 K/PDT/2015, pialang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Angelina, author

Tanggung jawab hukum notaris merangkap PPAT yang melakukan penggelapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditinjau dari hukum pidana serta kode etik PPAT : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 76/PID/2010/PT.BDG = Legal responsibility of embezzlement case by notary/PPAT from the perspective of criminal law and PPAT's code of ethic : case study on the Verdict of Indonesia's Supreme Court No. 76/PID/2010/PT.BDG / Angelina

ABSTRAK
Tesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana tanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTB ditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39037

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nareswari Anjani Putri, author

Tanggung jawab notaris merangkap PPAT terkait penggelapan sertipikat dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/PID.B/2014/PN.YK tanggal 17 April 2014 = Responsibilities of notaries concurrently as land deed officials in relation with land certificate embezzlement yogyakarta district court ruling Nomor 26/PID.B/2014/PN.YK tanggal 17 April 2014

[ABSTRAK
Dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), masih dijumpai beberapa kendala yang pada kondisi tertentu berpeluang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup perdata, administrasi ataupun pidana. Penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab dan akibat hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh Notaris dan/atau PPAT terkait penggelapan...

2015

T43967

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Grace Anggreini, author

Tindak pidana penyimpanan dokumen objek perjanjian pengikatan jual beli terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 53/Pid.B/2017.PNBkt = The crime of storing documents as the object of sales and purchase agreement against notary in performing their competence : case study of Bukittinggi District Court Decision Number 53/Pid.B/2017.PNBkt

ABSTRAK
Penyimpanan dokumen objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB berupa sertipikat tanah yang dititipkan kepada Notaris dalam rangka pengecekan status tanah sampai dengan dibuatnya Akta Jual Beli merupakan hal yang sangat sering terjadi pada Notaris. Hal tersebut mengandung resiko berupa dakwaan tindak pidana penggelapan, sehingga muncul pertanyaan atas permasalahan tersebut bagaimana...

2018

T49459

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian