Hasil Pencarian

Ditemukan 180 dokumen yang sesuai dengan query

Indah Ayu Salianti, author

Peranan PPAT dalam peralihan hak atas tanah dengan adanya kuasa mutlak

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Peranan PPAT dalam hal peralihan hak atas tanah sangatlah diperlukan terutama dalam menyelesaikan masalah di bidang pertanahan; tujuannya agar tidak...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16294

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fatimah Rista Kusuma, author

Peranan putusan pengadilan negeri dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli (studi kasus tentang putusan pengadilan negeri Cibinong Kab.Bogor No.55/Pdt.G/2002/PN.CBN)

Tanah secara hukum dapat menentukan keberadaan dan keberlangsungan hubungan dan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dikaji melalui penelitian ini adalah peralihan hak atas tanah melalui jual beli dan peranan putusan pengadilan negeri. Kajian berfokus pada hambatan yang dihadapi pemegang hak terakhir/pembeli jika jual beli tanah tidak dilakukan di hadapan PPAT,...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T37041

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Emira Khalidasari, author

Penyelesaian masalah terhadap adanya perbedaan data fisik dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah dengan yang diakui oleh pemegang haknya di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, KAbupaten Bogor

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T37573

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Intan Duniarti, author

Penangguhan Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Adanya Perlawanan Terhadap Penetapan Pengadilan Untuk Eksekusi Pengosongan Tanah (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No.475 k/TUN/2003

Kewajiban pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang membuat keputusan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dapat mengalami keraguan apabila sengketa atas tanah yang terkait dilanjutkan dengan Peninjauan Kembali yang dalam faktanya menunjukkan bahwa sengketa atas hak atas tanah itu belum terselesaikan. Permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T38055

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Luh Heny Febriyanti Rahayu, author

Tinjauan yuridis terhadap pembangunan Jalan Tol Ulujami JORR (Jakarta Outer Ring Road) Kotamadya Jakarta Selatan

Tesis ini membahas Pengadaan tanah yang dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 memberi peluang kepada pemerintah melaksanakan proyek pembangunan untuk kepentingan umum. Dimana tanah yang digunakan adalah tanah milik masyarakat yang sebagian besar adalah tanah hak milik dan tanah girik. Penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada analisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27503

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Vera, author

Analisis peraturan tentang peralihan hak atas tanah dalam Kawasan Industri MM 2100 di Bekasi

Berbagai Peraturan yang jelas tentang pelaksanakan peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah dan peraturan perpajakan telah dibuat dan diberlakukan, yang tentunya berlaku juga untuk tanah dalam kawasan industri MM2100, ini belumlah cukup, masih ada peraturan- peraturan lainnya yang harus dipenuhi agar peralihan haknya bisa didañar. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T36982

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Agustine Irianti, author

Tinjauan yuridis terhadap pemberian hak atas tanah hasil reklamasi pantai utara (pantura) Jakarta oleh PT. Pembangunan jaya Ancol kepada pihak ketiga

Keterbatasan lahan menyebabkan dilakukannya reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol. Dasar hukum untuk melaksanakan reklamasi yaitu Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara (Pantura)...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29252

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Anita Archam, author

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dengan identitas orang yang berbeda (analisis putusan perkara perdata No. 73/Pdt.Bth/2006/PN.Cbn dan putusan perkara perdata No. 04/PDT.G/2006/PN.TNG) = Legal protection for the holder of land rights against the land with different people identity (civil case decision analysis No. 73/Pdt.Bth/2006/PN.Cbn and civil case decision analysis No. 04/PDT.G/2006/PN.TNG)

Indonesia setelah ditinggalkan oleh penjajah memiliki ungang-undanga yang mengatur bidang pertanahan yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria kemudian di tahun 1997 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kedua peraturan perundang- undangan tersebut diciptakan untuk melindungi dan menjamin kepada rakyat khususnya bagi pemegang hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31496

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ocin Setiawan, author

Hak-hak atas tanah dan kepastian hukumnya : Suatu tinjauan terhadap pendaftaran tanah di Bekasi

ABSTRAK
Di dalam kehidupan di dunia ini, manusia selalu berkaitan dan mempunyai kebutuhan akan tanah, baik untuk keperluan perumahan, pertanian ataupun keperluan lainnya; yang mana untuk memenuhi keperluan tersebut secara legal, maka mereka perlu mempunyai hak perorangan atas bidang tanah yang diperlukannya. Dalam perkembangannya kemudian, penguasaan tanah dengan sesuatu hak itu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Parlindungan, Adi Putera, author

Pendaftaran dan konversi hak-hak atas tanah menurut UUPA

Bandung: Alumni, 1985

346.04 PAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian