Hasil Pencarian

Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query

Ratih Sri Palupi, author

Tugas dan wewenang Lembaga Pengawasan dan Pembinaan Notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 : studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 = Duties and authority of Institutions Supervision and Guidance Notary from the view from the Law Office Notary Number 2 2014 : case study of the Constitutional Court decision No. 49/PUU-X/2012

Notaris merupakan pejabat umum yang dilantik oleh Menteri. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum. Dengan demikian kewenangan pengawasan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T42900

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arbijoto, author

Kode kehormatan hakim ditinjau dari filsafat moral

Kode Kehormatan Hakim adalah kode etik dari para hakim, yaitu kaidah-kaidah atau norma-norma bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kaidah-kaidah dalam kode tersebut, merupakan norma moral, karena mengikat para hakim dalam menjalankan profesinya. Ikatan itu bukan secara fisik akan tetapi secara psikis, dan karenanya pelaksanaannya secara primer tidak...

Depok: Universitas Indonesia, 1995

S16003

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Shanti Radianti R. Witoelar, author

Pengaruh hubungan pemerkosa-korban, kehormatan korban dan jenis kelamin pengamat dalam penilaian besar andil korban perkosaan: benarkah sudah jatuh masih ditimpa tangga?

Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1992

S2372

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Vera Manida Febrina, author

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum (Studi Kasus Di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat) = Authority of Regional Honorary Notary Council in Administering Approval for Copy of Original of the Deed and Calling a Notary by Law Enforcer (Study Case in the Notary Honorary Assembly of West Java Region)

Sejak disetujuinya undang-undang jabatan notaris perubahan awal tahun 2014 lalu telah hadir lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kehadiran majelis kehormatan notaris didasari oleh Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peran penting lembaga ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52273

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nainggolan, Yunita Elysabeth, author

Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris

Ikatan Notaris Indonesia/INI merupakan wadah tunggal atau Organisasi Notaris satusatunya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Namun seperti yang diketahui, selain INI masih terdapat Organisasi Notaris lainnya yang terbentuk. Sebagai Lembaga atau Badan resmi, INI mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, bimbingan, pembinaan, dan pembenahan bagi anggota perkumpulan INI. Untuk tujuan tersebut,...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T30632

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Kevin Ardian, author

Pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas di Kota Depok = Implementation of Disciplinary Actions Violation the code of ethics by the Honorary Board and the Supervisory Council in the city of Depok

Notaris merupakan pejabat umum (openbaar ambtenaar), yang menjalankan sebagian kewenangan negara untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris merupakan kumpulan kaidah moral yang menjadi pedoman bagi yang menjalankan tugas jabatan sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31842

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yustina Sari, author

Analisis susunan kedudukan dan peran majelis kehormatan mahkamah konstitusi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi dan relasinya dengan pengisian jabatan hakim konstitusi = analysis of the composition position and role of the constitutional court of honor assemblies in performing supervisory functions and its relation to recruitment system of constitutional judges

[ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstiusi yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder....

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44665

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Menjaga kehormatan lembaga perwakilan

Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, 2020

328.3 MEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Achmad Irfandi Nandityo, author

Peran dan kedudukan hukum Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dalam penyelesaian sengketa medik: analisis putusan No. 90/PID.B/2011/PN.MDO, putusan kasasi No. 365 K/PID.2012, dan putusan No. 79 PK/PID/2013 = Role and legal position of the Medical Ethics Honorary Council (MKEK) in resolution of medical dispute: analysis of decision 90/PID.B/2011/PN.MDO, appellation court No. 365 K/PID.2012, and decision No. 79 PK/PID/2013

Tesis ini membahas tentang peran dan kedudukan hukum Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dalam putusan hakim dan menganalisis putusan No. 90/PID.B/2011/PN.MDO, Kasasi No. 365 K/PID. 2012, dan Putusan Nomor 79 PK/PID/2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dalam menyelesaikan sengketa medis di pengadilan umum dan menganalisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anandiaz Raditya Priandhana, author

Perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses penyidikan (Studi putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia nomor 16/PUU-XVIII/2020 = Legal protection of notaries in investigation process (Study of the constitutional court decision of The Republic of Indonesia number 16/PUU-XVIII/2020).

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terkait dengan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan karena Pasal 66 ayat (1) UUJN 2/2014 dianggap menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan adanya kerugian bagi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta seakan-akan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian