Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa atau objek gugatan dalam peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Universitas Indonesia, 1992

S25376

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sardjono Jatiman, author

Kajian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara

Depok: Universitas Indonesia. Pusat Penelitian Pranata Pembangunan, 1993

LP-pdf

UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library

Pergeseran wewenang peradilan tata usaha negara atas penetapan parpol peserta pemilu

JY 6:2 (2013) (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Safina Rahmaniar Wanaputri, author

Kewenangan Pengadilan Militer Tinggi Dalam Memeriksa Dan Mengadili Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata = Authority of the Military Court in Checking and Prosecuting Military Administrative dispute

Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa semenjak diundangkannya undang-undang ini maka 3 (tiga) tahun harus dibentuk peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer. Akan tetapi setelah 19 tahun berjalan, Pemerintah Indonesia belum juga mengeluarkan peraturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hevi Dwi Oktaviani, author

Redefinisi keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 dan implikasinya terhadap wewenang peradilan tata usaha negara = Redefinition of state administrative decision to article 87 of law number 30 year 2014 and its implication to the authority of state administrative judicature / Hevi Dwi Oktaviani

ABSTRAK
Pasca disahkannya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terjadi perluasan dalam pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara KTUN . Sehingga, perlu dipahami perbedaan definisi sebelum dan sesudah munculnya pasal tersebut. KTUN dimaknai secara sempit pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah itu, perluasan redefinisi KTUN berdampak...

2018

T49058

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dwiratna Sari Safitri, author

Upaya hukum notaris terhadap putusan pemberhentian Majelis Pengawas Pusat Notaris = Legal effort of notary against the decision on dismissal of central supervisory board of notary

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap dunia notariat khususnya dalam bidang pengawasan notaris. Bila sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka sejak berlakunya Undang-Undang Republik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28860

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Susilo Yanuardi, author

Peranan dewan kehormatan penyelenggara pemilu peran dalam mendapatkan keadilan bagi calon peserta Pemilukada : studi kasus Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2013 = Dkpp role for election candidate in gaining justice case study east java governor election in 2013

[ABSTRAK
Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41606

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Hida Lazuardi, author

Amdal sebagai dasar hakim membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara = Environmental impact assessment as a basis for judge to Abort Administrative Decision

Amdal merupakan instrumen yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan diaturnya Amdal dalam sistem hukum, diharapkan berbagai keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan atau usaha didasari oleh suatu kajian mengenai dampak penting yang ditimbulkan. Namun penerapan Amdal tidak selalu berjalan dengan baik, dalam berbagai kasus ditemui pihak yang merasa dirugikan...

2020: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Monintja, Mick Olaf, author

Kedudukan akta kelahiran dalam hukum administrasi negara dan implikasinya terhadap aspek keperdataan seseorang = Birth certificate s legal standing in administrative law and its implication towards human civil aspect

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Akta Kelahiran yang merupakan suatu produk hukum administrasi negara yang dikelola oleh pemerintah, namun memiliki dampak langsung secara nyata terhadap aspek keperdataan seseorang dimana merupakan bagian dari hukum perdata. Akta Kelahiran itu sendiri diatur baik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian