Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query

Meidiana, author

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam pelaksanaan pembuatan akta jual beli tanah kaum di Kota Padang

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang: 65/PDT.G/2002/PN.PDG tanggal 12 Mei 2003 pemilikan Hak Milik atas tanah dibatalkan, karena dalam proses pendaftaran dan peralihan haknya cacat hukum. Asal muasal tanah tersebut adalah Tanah kaum, yang pada mulanya digadaikan. oleh penerima gadai tanah tersebut didaftarkan dan selanjutnya oleh para ahli waris penerima gadai...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16335

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lismana, author

Penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacad hukum di Wilayah Kotamadya Jakarta timur (analisis kasus: putusan Pengadilan Negeri Jkarta Pusat No. 636/PDT/G/1988/PN.JKT.PST, tanggal 13 Desember 1988 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8-XI-1999, tanggal 3 Maret 1999)

Salah satu tugas pemerintah di bidang pertanahan melaksanakan fungsi pelayanan umum. Fungsi ini diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang sebagian tugas pokoknya adalah pemberian pelayanan berupa pemberian hak atas tanah bagi masyarakat dengan menerbitkan sertipikat hak atas tanah.sistem publikasi yang dianut dalam pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19556

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Fitriani, author

Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik di kelurahan Tanah Baru kecamatan Beji kotamadya Depok

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dan bagaimana implementasinya dalam praktek. Pada kenyataannya pendaftaran tanah sistematik di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kotamadya Depok...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T19853

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Silvana Monika, author

Pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat ganggam bauntuak di Sumatera Barat: studi kasus pada Kota Payakumbuh

Tanah di dalam hukum adat Minangkabau merupakan tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat sebagai satu-kesatuan suku ataupun kaum. Tanah ulayat di dalam wilayah tersebut terdiri atas: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum, dan merupakan tanah milik bersama dari anggota kaum tersebut meskipun demikian anggota dari masyarakat...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14575

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Djaka Soehendera, author

Sertifikat tanah dan orang miskin: pelaksanaan proyek ajudikasi di Kampung Rawa, Jakarta

Jakarta: HuMa-Jakarta, 2010

346.043 DJA s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Haryanto, author

Analisis hukum mengenai penguasaan fisik atas bidang tanah : suatu studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 12K/TUN/2005

Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertipikat tanah merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti sempurna sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktek sertipikat tanah tanpa jangka waktu tertentu dapat dibatalkan karena adanya cacad yuridis yaitu tidak dilakukan penelitian riwayat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19509

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pety Fatimah, author

Sengketa sertipikat hak atas tanah dalam kaitannya dengan sistem publikasi yang dianut peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997: Studi kasus putusan No: 558/PDT. G/2002/PN. JAK-SEL, tanggal 27 Mei 2003

Dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, hal ini terlihat dengan dihasilkannya surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19295

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pratama Ardiansyah, author

Wewenangan majelis pengawas notaris terhadap notaris yang melaksanakan jabatannya selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) (studi kasus: putusan majelis pemeriksa wilayah notaris nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/ XI/2014) = The authority supervisory the tribunal a notary the violations carry out his term of office as they say land deeds (PPAT) (case studies: the award of the tribunal the tuperintendent of the region of a notary number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014) / Pratama Ardiansyah

ABSTRAK
Seorang notaris diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai PPAT oleh karena ada masyarakat yang kurang mengerti perbedaan masing-masing jabatan tersebut, mengakibatkan adanya pelaporan tentang kesalahan PPAT yang diadukan kepada Majelis Pengawas Notaris MPN . Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya selaku PPAT dan bagaimana wewenang...

2017

T47214

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yasinta Chrisostoma I. L., author

Implikasi hukum blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang sebagai dasar pendaftaran tanah = The implication of the blank form made by a land certificate maker official issued by a unauthorized party as the basis for land registration

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang lalu digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah diatur bahwa dalam setiap peralihan hak atas tanah harus menggunakan formulir sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Formulir ini biasa dikenal dengan istilah blanko PPAT.Namun dengan terjadinya kelangkaan blanko...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19640

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizky Hadiwidjayanti, author

Status Hukum Sertipikat Produk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Yang Masih Memuat Pajak Terhutang = The Legal Standing of Systemic State Registration Land Certificate (PTSL) Which Still Contains Tax Liability

Jaminan hukum kepemilikan tanah dapat diwujudkan dengan penerbitan sertifikat tanah, salah satunya melalui proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Timbulnya pajak terhutang saat peralihan hak yang tidak diketahui oleh para peserta membuat terhambatnya proses PTSL. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) penerapan ketentuan peraturan perpajakan terhadap transaksi yang diakui...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian