Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Fathu Ramadhan, author

Akibat hukum dari perjanjian nominee yang dilakukan warga negara asing sebelum terjadinya peralihan hak atas tanah (Studi Putusan 91/PDT/2019/PT MND). = The legal consequences of nominee agreements entered into by foreign nationals prior to the transfer of land rights (Decision Study 91 / PDT / 2019 / PT MND).

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dari perjanjian nominee yang dilakukan oleh warga negara asing sebelum terjadinya peralihan hak atas tanah dimana mempengaruhi mengenai keabsahan dari perjanjian nominee yang dibuat berikut hal hal terkait perlindungan terhadap para pihak yang melakukan perjanjian nominee. Perjanjian ini jugacmembahas mengenai analisis keputusan hakim atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adisya Kania Ridwan, author

Analisis Pendirian Perseroan Terbatas oleh Negara dengan Menggunakan Nama Pejabat Negara melalui Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) = Analysis of Establishment of a Limited Liability Company by the State Using the Name of a State Official Through a Nominee Agreement

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pendirian perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Negara dengan menggunakan perjanjian pinjam nama (nominee agreement) pada tahun 1988. Perjanjian pinjam nama (nominee agreement) yang dilakukan di Indonesia cenderung digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. Meskipun demikian, tidak seluruh perjanjian pinjam nama (nominee...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ivander Flavian Irawan, author

Implikasi hukum penyelenggaraan rapat umum pemegang saham berdasarkan perjanjian nominee (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor putusan: 56 K/TUN/2017) = Legal impact of the general meeting of the shareholders based on nominee arrangement review of indonesian supreme court s stipulation number 56 K/TUN/2017

ABSTRAK
Tesis ini membahas implikasi hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang dilakukan berdasarkan perjanjian nominee. Permasalahan tesis ini adalah membahas Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sebagai Objek Tata Usaha Negara dan tanggung jawab Notaris dalam RUPS yang tidak memenuhi kuorum akibat perjanjian nominee tersebut. Metode penelitian yang digunakan...

2018

T51105

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Attiya Khaitami, author

Keabsahan kepemilikan tanah oleh pihak yang telah melebihi batas kepemilikan tanah dengan melakukan perjanjian pinjam nama analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/PDT/2017 tahun 2017 = Legality of land title ownership of parties who exceeded land ownership limit by way of nominee arrangement analysis of supreme court decree Number 997 K/PDT/2017 of 2017

ABSTRAK
Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Hal ini kemudian yang menjadi landasan reformasi agraria atau dikenal dengan landreform yang salah satu programnya adalah penetapan batas maksimum kepemilikan tanah yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51068

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Edi Yusuf, author

Akibat Hukum Pembuatan Akta Pernyataan yang Berisi tentang Perjanjian Nominee yang dibuat di Hadapan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 138PK/PDT/2021) = Legal Consequences of Making a Deed of Statement Containing Nominee Agreements Made in the Presence of a Notary (Study of Supreme Court Decision Number 138pk/PDT/2021)

Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kevin Dwinanto Prabowo, author

Analisis Yuridis Terhadap Pinjam Nama Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Dalam Jual Beli Tanah Hak Milik Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus:Thamrin Dengan Mikael Frank Soderlinh = Juridical Analysis of Citizens Against Lending Indonesian People By Foreigners In the Sale and Purchase of Free Hold Land in West Lombok (Case Study : Thamrin with Mikael Frank Soderlindh )

Ketidak cocokan antara status tanah yang tersedia, degan subjek calon pemilik hak atas tanah, membuat beberapa pihak memikirkan berbagai cara untuk dapat memiliki bidang tanah yang diinginkan, salah satunya dengan cara Nominee. Seperti Tanah Hak Milik yang sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan, hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andira Permata Sari, author

Kedudukan Hukum Perjanjian Pinjam Nama dalam Kepemilikan Tanah Hak Milik oleh Orang Asing (Studi Putusan Mahkamah Agung 1208 PK/PDT/2022) = Legal Status of Nominee Agreements regarding Freehold Land Ownership by Foreigners (Study of Supreme Court Decision 1208 PK/PDT/2022)

Ketentuan dalam UU Pokok Agraria menyatakan bahwa tanah dengan status hak milik hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1208 PK/PDT/2022, Orang Asing ternyata menggunakan konsep pinjam nama (nominee arrangement) untuk dapat memiliki tanah hak milik di Gianyar, Bali. Konsep tersebut...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Liu Melisa, author

Studi Perbandingan Konsep Trust, Beneficial Ownership, dan Nominee Agreement terhadap Peraturan Perusahaan di Indonesia, Singapura, dan Belanda = A Comparative Study on the Concepts of Trust, Beneficial Ownership, and Nominee Agreement on Company Regulations in Indonesia, Singapore, and the Netherlands

Kasus Panama Papers yang baru-baru ini dan meningkatnya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan badan hukum di Indonesia telah menarik perhatian akhir-akhir ini. Hal ini terkait dengan penerapan konsep beneficial owner yang berasal dari konsep trust, yang pengertiannya berbeda di tiap negara. Oleh sebab itu, penting untuk mempelajari konsep-konsep tersebut karena pengertian yang...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Elsa Kurniawan, author

Analisa hukum nominee agreement atas kepemilikan tanah hak milik di Indonesia oleh warga negara asing : analisa kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 62/PDT.G/2012/PN.DPS juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 20/PDT/2013/PT.DPS = Legal analysis of nominee agreement on Indonesian land ownership rights for foreign national : case study on Denpasar District Court Ruling No. 62/PDT.G/2012/PN.DPS juncto Denpasar High Court Ruling No. 20/PDT/2013/PT.DPS

Pasal 20-27 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur tentang kepemilikan tanah hak milik di Indonesia termasuk didalamnya telah ditetapkan subjek hak milik dan akibat-akibat hukum jika hak milik jatuh ketangan pihak asing. Bentuk penyelundupan hukum yang umum dilakukan adalah dengan mengadakan perjanjian nominee. Praktek nominee agreement dapat menjadi bumerang bagi pihak asing...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38729

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizky Muthiarani, author

Tanggung Jawab Notaris dalam Kaitannya dengan Pembuatan Akta Kuasa sebagai Turunan Perjanjian Pinjam Nama yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/Pdt/2022) = Notarial Responsibilities in Relations to Drafting a Deed of Power as a Derivative of a Nominee Agreement Declared Null and Void (Study of Supreme Court Verdict Number 1290 K/Pdt/2022)

Keterbatasan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia terhadap Warga Negara Asing merupakan perwujudan dari asas nasionalitas yang dianut hukum pertanahan nasional. Meskipun batasan status personal untuk masing-masing hak atas tanah telah ditentukan dengan jelas, seringkali ditemukan Warga Negara Asing yang ingin mengelabui ketentuan tersebut. Tindakan tersebut merupakan suatu penyelundupan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian