Hasil Pencarian

Ditemukan 53 dokumen yang sesuai dengan query

Heidi Melissa, author

Tugas dan kewenangan pejabat badan pengawas obat dan makanan sebagai penyidik pegawai negeri sipil dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan obat (studi kasus dengan terdakwa Doris Leman)

Kenaikan harga obat-obatan akibat melemahnya Rupiah terhadap dolar mengundang para sindikat pemalsu obat bergerilya untuk membuat produk palsu. Masalah obat palsu di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan beberapa peraturan lain. Untuk menangani peredaran obat palsu di Indonesia,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Batubara, Wisny Ariani, author

Pertanggungjawaban notaris secara pidana terkait pemalsuan salinan akta pendirian yayasan berupa perubahan dan pengurangan isi minuta akta : studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1847K/PID/2010 = The notary's criminally accountability related to forgery of copies of establishment deed of foundation in the form of amendment and reduction of the contents of minute of the deed : case study of the Verdict of the Supreme Court of RI number 1847K/PID/2010 / Batubara, Wisny Ariani

ABSTRAK
Notaris dalam menjalankan tugas profesinya rawan terkena sanksi hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris itu sendiri karena kecerobohan, tidak mematuhi prosedur pembuatan akta sesuai aturan, tidak menjalankan etika profesi Notaris. Banyak Notaris yang baik, tetapi disamping itu ada juga Notaris yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap...

2013

T36042

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Melly Amdira, author

Pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta notariil terkait pemalsuan akta perubahan anggaran dasar yayasan (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1014/K/PID/2013) = Notary's criminal responsibility about falsification of foundation s article of association amendment deed (case study of supreme court decision No 1014/K/PID/2013)

Dalam menjalankan profesinya terkait dengan tugas dan kewenangannya, Notaris haruslah berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku serta harus pula berpedoman pada kode etik profesi yang berlaku dan wajib ditaati. Dalam kenyataan di lapangan, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya seringkali tidak mempedomani ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris, seperti kasus yang terjadi pada...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46480

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Audita Nurul Safitri, author

Pemalsuan akta jual beli yang dibuat setelah PPAT meninggal dunia : studi kasus putusan mahkamah agung nomor 620k/pid/2016 = Falsification of deed made after death PPAT : case study of supreme court decision number 620k / pid / 2016

Keberadaan Notaris/PPAT ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik yang dibutuhkan dalam aktivitas masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial atau politik. Dan untuk membuat akta otentik inilah dibutuhkan jasa dari Notaris/PPAT, sehingga akta otentik tersebut dapat diterima oleh semua...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52229

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maimunah Nurlete, author

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/PN.Tjk) = The Notarys Responsibility Against False Deeds Based on Violations of Norms and Sanctions (Case Study of Tanjung Karang District Court Decision Number 244/Pid.B/PN.Tjk).

Fungsi Notaris/PPAT sebagai pejabat umum sangat penting karena undang-undang memberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna sampai pada saat adanya pembuktian di pengadilan, bahwa aktanya palsu. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai bentuk dan substansi kepalsuan akta yang dibuat Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annisa Puti Lenggogeni, author

Penggunaan KTP Digital untuk Menghindari Pemalsuan Data dalam Pembuatan Akta Notaris Studi Banding: Hukum Belanda, Belgia dan Jerman = Utilization of Digital ID to Avoid Data Falsification in Making Notarial Deeds Comparative Study: Dutch, Belgian and German Law

Dalam praktik pembuatan akta autentik, Notaris tidak terlepas dari ancaman pemalsuan data menggunakan KTP palsu. Untuk pembuatan akta, Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa segala dokumen termasuk identitas para pihak yang diberikan kepadanya adalah asli dan terhindar dari pemalsuan data. Penelitian ini ditulis untuk memaparkan tentang pertumbuhan dan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pemalsuan merk celana jeans (Studi kasus pada PT. X di Kecamatan Cijerah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

S6301

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Eva Achjani Zulfa, author

Menghancurkan kepalsuan: studi tentang tindak pidana pemalsuan dan problema penerapannya

Abstrak
Bahwa perkembangan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen pada dasarnya telah mengalami perkembangan yang luar biasa dikaitkan dengan kualifikasi dan jenis dokumen, berbagai ketentuan aturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri. sistem pembuktian terkait dengan e-dokumen yangamat berkembangn dengan variasi bentuk. Perkembangan ini menjadikan interpretasi atas unsur-unsur dalam rumusan pasal yang...

Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018

340 JHP 48:2 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Christopher Julio, author

Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan notaris berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan akta autentuk (studi kasus putusan pengadilan tinggi daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 247/PID/2015/PT.DKI) = Abuse of authority of the notary in relation to counterfeiting crime toward an authentic deed (case study of Capital City of Jakarta high verdict court number 247/PID/2015/PT.DKI)

Notaris memperoleh kewenangan dari Negara secara atribusi yang diwujudkan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52103

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Linda Winarti Tjandra, author

Tanggung jawab Notaris dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan berkaitan dengan kebatalan akta sebagai akibat dari tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Notaris. Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1847/K/PID 2010 = Responsibilities of notary and legal protection of the injured party related to the nullification deed as a result of the crime of forgery committed by a notary. Case study the Supreme Court Decision No 1847/K/PID 2010

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44917

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian