Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Irfan, author
Luasan daerah otonom terformulasi dalam penentuan batas-batas daerahnya. Penentuan batas-batas yang dimaksud harus mampu menggapai apa yang disebut oleh Hoessein (1993) sebagai Catchment area yakni luas wilayah yang optimal bagi layanan, pembangunan, penarikan sumberdaya, partisipasi dan kontrol baik masyarakat maupun birokrasi. Namun demikian penataan batas daerah semata,tidak mampu menjawab keinginan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T3108
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Pakpahan, Jarden Dawana K., author
ABSTRAK
Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh seluruh
pemerintah daerah berdasarkan instruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41
tahun 2007 membuat pemerintah daerah mengambil langkah melakukan kebijakan
perampingan organisasi baik dengan menghapus beberapa organisasi ataupun
menggabungkan beberapa fungsi agar dapat mewujudkan organisasi yang Right
sizing serta sesuai dengan batasan Peraturan Pemerintah. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk...
2012
T31861
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ari Setyono, author
Ditetapkannya kebijakan pelaksanaan program reformasi birokrasi berupa grand design reformasi birokrasi 2010-2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, mengamanatkan penataan organisasi pemerintah yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Selain aturan kebijakan terdapat faktor yang melatarbelakangi perlunya penataan organisasi di Kementerian Kesehatan, diantaranya adalah organisasi yang besar, pelaksanaan tugas dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
