::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Noer Fajrie Ansyah, author
Pencabutan izin pertambangan terkait dengan kewenangan daerah dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap investor
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25489
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Auzan Qasthary, author
PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. EMAS MINERAL MURNI DIKAWASAN HUTAN LEUSER ACEH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 91K/TUN/LH/2020 = REVOCATION OF MINING BUSINESS LICENSE PT. EMAS MINERAL MURNI IN ACEH'S LEUSER FOREST AREA ON THE JURISDICTION OF THE SUPREME COURT NUMBER 91K/TUN/LH/2020
Langkah Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan keputusannya nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 menerangkan perihal menerbitkan izin usaha kepada PT. Mineral Emas Murni (EMM) akan melakukan penambangan emas di daerah Beutong, daerah Nagan Raya, daerah Pegasing, dan daerah Aceh Tengah dimana Perusahaan tersebut berada, yang mana areanya terkena dalam Kawasan Ekosistem...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shavira Sekar Banowati, author
Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Investor = Revocation of Business Licenses for Securities Companies that Violate by the Financial Services Authority as a Form of Protection for Investors
Maraknya transaksi yang terjadi dalam pasar modal dapat menyebabkan peluang untuk melakukan pelanggaran dalam pasar modal demi mendapatkan keuntungan lebih. Investor selaku pelaku dalam pasar modal yang merupakan pihak yang cenderung lemah kerap menjadi korban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dalam pasar modal lainnya. Pelanggaran yang terjadi dalam pasar...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adrian Herbudi Pamungkas, author
Analisis hukum perlindungan konsumen terhadap hak penumpang bus reguler : studi kasus pencabutan izin trayek bus reguler sebagai akibat pengoperasian bus transjakarta koridor IX dan X = Analysis of the consumer protection law on rights of regular bus passengers : case study for the revocation of regular bus route permit as a result of operation the corridor IX and X transjakarta buses
ABSTRAK
Setiap keputusan yang diambil pemerintah apapun bentuknya pasti membawa suatu akibat bagi masyarakat. Akibat tersebut dapat bersifat postif ataupun negatif. Begitu juga dengan keputusan pemerintah mencabut izin trayek bus reguler sebagai akibat dioperasikannya busway koridor IX dan X . Skripsi ini membahas perlindungan hak penumpang bus reguler akibat pencabutan izin...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S401
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Raditya Putra Nugraha, author
Pencabutan Izin Pertambangan oleh Bupati Kutai Timur (Kasus Pencabutan Izin PT. Ridlatama Tambang Mineral) = Revocation Mining License by Kutai Timur Regent (Case Study Retraction License PT. Ridlatama Tambang Mineral).
Penelitian ini berdasarkan dari gugatan pada PT. Ridlatama Tambang Mineral pada Bupati Kutai Timur, PT. Ridlatama Tambang Mineral telah melakukan investasi cukup besar terkait dengan daerah di Kutai Timur akan tetapi terntaya investasi tersebut mempunyai masalah terkait dengan izin explorasi berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambagan, akan tetapi...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T48757
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratih Herawati, author
Tinjauan atas permasalahan dan kinerja keuangan terkait dengan pencabutan izin usaha bank: Studi kasus pada PT. Bank Asiatic
Bank sebagai suatu institusi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan azas kepercayaan, prinsip kehati-hatian mutlak harus dilaksanakan untuk menjamin keamanan dana masyarakat yang tersimpan di sana. Tutupnya sebuah bank yang disebabkan penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian yang terjadi di bank tersebut akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi keuangan tersebut...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T19728
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suprionoto Wijaya, author
Aspek aspek hukum didalam pencabutan izin usaha bank perkreditan rakyat studi kasus bpr vox modern danamitra = Legal aspects in revoke the operating license of the rural bank case study on bpr vox modern danamitra / Suprionoto Wijaya
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai aspek hukum dalam pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat yang dimana kewenangan tersebut dahulu terdapat di Bank Indonesia yang kemudian pada tanggal 1 Januari 2014 berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 29 Januari 2014 untuk pertama kalinya Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dalam surat...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45275
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dicky Yudhistira, author
Legal analysis of non performing loan at BPR whose license have been revoked by The OJK = Analisa terhadap kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut oleh OJK.
Isu-isu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan juga pencabutan izin usaha suatu Bank BPR merupakan salah satu fenomena lazim yang ditemukan dalam dunia perbankan dan keuangan. Pada tahun 2005 sampai dengan April 2021, terdapat 110 Bank BPR yang perizinannya telah dicabut dan di likuidasi. Rumusan masalah dari skripsi adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadap penyelesaian kredit...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simarmata, Sylvia Arthanami, author
Analisis sentralisasi pencabutan izin usaha pertambangan berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap perusahaan penanaman modal asing = Analysis of centralization of mining license revocation according to law No. 3 of 2020 regarding mineral and coal mining against foreign investment company
Terjadi beberapa perubahan ketentuan hukum terkait dengan perizinan di bidang pertambangan di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Perubahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fransisca Noviyanthy, author
Kewenangan badan pengawas pasar modal & lembaga keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha manajer investasi (tinjauan studi kasus: pencabutan izin usaha PT. Eurocapital Peregrine Securities)
Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S64
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>