Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Warri Utami Tarike Faukal Hakiki, author

Keabsahan Pembatalan Penetapan Pengampuan (Curatele) Suami Penderita Gangguan Jiwa oleh Istri (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Dan Putusan Banding Nomor 13/PDT/2014/ PT.DKI) = Legality of the Cancellation of the Prohibition Determination (Curatele) for Husbands with Mental Disorders by the Wife (Case Study: South Jakarta District Court Decision Number 297 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt.Sel and PN Decision. Appeal Number 13 / PDT / 2014 / PT.DKI. )

ABSTRAK
Persoalan pelarangan termasuk pembatalan larangan memang jarang terdengar oleh masyarakat di Indonesia, masyarakat tidak mengetahui tentang larangan. Sedangkan pengaturan kuratele sendiri dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XVII Pasal 433 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 434 sampai dengan 462 KUH Perdata. Dalam tesis ini permasalahan pokoknya adalah bagaimana seseorang dianggap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siregar, Riri Mela Lomika, author

Curatele (pengampuan), (suatu analisis atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 94Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel dan nomor 100/Pdt.P/2008/PNJkt.Sel)

Skripsi ini membahas mengenai pengampuan atas anak (anak yang sudah dewasa menurut pasal 330 KUHPerdata), pun juga atas sesama anggota keluarga khususnya antara saudara sekandung. Bila salah satu anggota keluarga, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) pasal 433 tergolong orang yang patut diampu atau dikenal dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S21526

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Savitri Ramadhita, author

Pengampuan Terhadap Orang Retardasi Mental Dalam Pengelolaan Harta Warisan = Curatele of Mentally Retarded Persons in Inheritance Management

Terjadinya pengampuan dikarenakan seseorang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap berbuat hukum dan tidak dapat menjalankan kesehariannya maka harus dengan pengampu yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Yang dapat menjadi pengampu adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau keluarga semenda dalam garis kesamping sampai derajat keempat. Pengelolaan harta warisan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alexandra Diah Mustika Wardhani, author

Perspektif psikiatri forensik prinsip penilaian kapasitas mental pada kasus pengampuan: sebuah systematic review = Forensic psychiatric perspective on the principles of assessing mental capacity in guardianship cases: a systematic review

Profesional kesehatan mental memainkan peran mendasar dalam membantu pengadilan pada kasus-kasus pengampuan. Dibutuhkan kemampuan assessing psychiatrist yang dapat melakukan pemeriksaan sesuai peran yang diminta yaitu menghadirkan bukti objektif untuk kepentingan hukum. Dengan belum adanya modul pengajaran yang seragam dalam mempersiapkan psikiater umum untuk menghadapi permintaan penilaian kapasitas mental pada kasus...

Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2022

SP-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Fariz Seiff, author

Wasiat Seseorang yang Pengampuannya dicabut karena Cacat Prosedur dan Terdapat Pelanggaran Legitieme Portie (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 PK/Pdt/2022) = Testament person under guardianship due to Procedural Defects and Violations of Legitieme Portie (Study of Supreme Court Decision Number 403 PK/Pdt/2022)

Sebuah wasiat yang dibuat oleh peninggal waris saat dirinya di tempatkan dalam pengampuan yang cacat prosedur, hal ini menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan wasiat tersebut. Isi wasiat yang memberikan seluruh harta hanya kepada salah satu anak juga menimbulkan permasalahan Legitieme Portie. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keabsahan Akta Wasiat orang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tobing, Elisabeth, author

Pengampuan bagi Penderita Penyakit Jiwa Ditinjau dari Segi Hukum Perdata

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Faradila Utami, author

Pengajuan Pembatalan Penetapan Pengampuan oleh Terampu (Studi Putusan No. 13/PDT.G/2018/PN.SPN, Putusan Banding No. 75/PDT/2018/PT.JMB, dan Putusan Peninjauan Kembali No. 714 K/PDT/2019) = Application for Cancellation of Conservatorship Decision by the Curandus (Study of Decision Number 13/PDT.G/2018/PN.SPN, Appeal Decision Number 75/PDT/2018/PT.JMB, and Judicial Review Decision Number 714 K/PDT/2019)

Pengaturan pengampuan saat ini tidak hanya diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun juga undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Putusan Banding No. 75/PDT/2018/PT.JMB, Majelis Hakim telah mengabulkan pembatalan penetapan pengampuan yang diajukan oleh Terampu. Penyusunan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aditya Ratna Adila, author

Pertanggungjawaban dan Akibat Hukum Penerbitan Akta Hibah Kurandus terhadap Kurator oleh PPATS (Studi Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 604 K/Ag/2021) = Accountability and Legal Consequences of Grant Deed Issuance by Temporary Land Deed Officials between Curandus and Curator (Study Case on Decree Number: 604 K/Ag/2020 by Indonesia Supreme Court)

Hibah adalah salah satu cara mengalihkan hak atas tanah. Dalam prakteknya di desa banyaknya orang yang memilih hibah sebagai cara pengalihan hak atas tanah karena dinilai lebih mudah dan hemat biaya. Terhadap desa atau kecamatan yang tidak memiliki seorang PPAT untuk membuat akta hibah, pemerintah dapat mengangkat camat sebagai Pejabat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anisa Nur Fitri, author

Pemeriksaan Setempat (Descente) Secara Elektronik Terhadap Subjek Orang (Persoon) Dalam Permohonan Pengampuan (Studi Penetapan No.196/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.Pst) = Electronic Local Investigation To The Subject Person (Persoon) In Request For Guardianship (Curatele) (Study Of Determination Number 196/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst)

Ketentuan Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg yang mengatur mengenai pemeriksaan setempat tidak menyebutkan pemeriksaan setempat sebagai sebuah kewajiban dan juga tidak menyebutkan secara tegas objek pemeriksaan setempat, kemudian pemeriksaan setempat diatur lebih lanjut dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang mewajibkan untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sisilya, author

Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan = Determination of Curatele Based on Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022 and Law No. 17 of 2023 concerning Health

Pengampuan adalah sebuah penetapan yang diberikan terhadap seseorang yang tidak dapat mengurus kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri sebagaimana mestinya, sehingga dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Orang tersebut diharuskan untuk ditaruh di bawah pengampuan. Namun, dalam pelaksanaannya, adanya sistem pengampuan masih sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menyebabkan orang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian