Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Fatmah Balfas, author

Analisis yuridis mengenai pertanggungjawaban notaris yang protokolnya diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol notaris

Pertanggungjawaban notaris pengaturannya terdapat dalam Pasal 65 UUJN yang dapat ditasirkan bahwa pertanggungjawaban notaris atas akta yang dibuatnya atau dibuat dihadapannya adalah seumur hidup notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban notaris yang protokolnya diserahkan atau disimpan oleh penyimpan protokol notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28719

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Eva Shofwatul Uyun, author

Pertanggungjawaban notaris terhadap akta cacat hukum yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian (studi putusan Mahkamah Agung nomor 1117/K/PDT/2017) = The accountability of notary against deed of legal defects made based on oral proxy that lacks of legitimate agreements requirements (the review of decision of the supreme court number 1117/K/PDT/2017)

Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya berdasarkan suatu kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Permasalahan yang dibahas yaitu Akta Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris J yang mengandung cacat hukum karena kuasa lisan yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53760

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annisa Saraswati, author

Pertanggungjawaban notaris terhadap akta perjanjian yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Pbr) = Notary's responsibility towards the deed of agreement whose parties do not have the authority to act (Study Case of Pekanbaru Court Judgment Number 246/Pdt.G/2019/PN.Pbr).

Bertindak secara teliti dan saksama merupakan salah satu kewajiban Notaris. Ketidaktelitian seorang Notaris dapat berakibat fatal terhadap akta yang dibuatnya, yang kemudian dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Salah satu bentuk kelalaian Notaris adalah tidak memperhatikan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh penghadap dalam pembuatan akta. Kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eka Putri Hardianti, author

Pertanggungjawaban notaris yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/Pid/2016/PT SMG) = Accountability of a notary for entering false statements on autentic deeds (Case study of Semarang High Court Decision Number 83/Pid/2016/PT SMG).

Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/Pid/2016/PT SMG tentang kasus pemalsuan akta autentik yang melibatkan dua orang Notaris, yaitu Notaris Ny. ER. SH. CN yang berkedudukan sebagai terdakwa dan Notaris RA. SH. M.Kn yang menjadi saksi dalam kasus tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini, yang pertama adalah pertanggungjawaban Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Baiq Atika Wulandari, author

Pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta wasiat berisi hibah wasiat berkaitan dengan pasal 966 kitab undang undang hukum perdata studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 183 pdt 2013 PT DKI = Notary's accountability on the establishment of testament consisting bequest in regards with article 966 Indonesian civil code case study Jakarta's high court s verdict number 183 pdt 2013 PT DKI

Akta wasiat tergolong akta partij dimana berisi kehendak penghadap, sehingga Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta wasiat. Demikian tersebut apabila yang ditetapkan dalam wasiat adalah harta benda milik pewaris sendiri. Dalam tesis ini, pewasiat dalam wasiatnya menghibahwasiatkan harta benda milik orang lain kepada ahli warisnya. Hal ini merupakan perbuatan melawan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41826

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Florencia, author

Analisis pertanggung jawaban notaris atas perjanjian nominee berkaitan dengan warga negara asing yang memiliki sertipikat hak milik di Indonesia (putusan Nomor 510/PDT.G/2012/PN.Dps) = Juridical analysis of notary s liability on the nominee agreement in relations with foreigners who have freehold title in Indonesia (Nomor 510/PDT.G/2012/PN.Dps) / Florencia

Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki batasan-batasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik notaris. Tapi kenyataannya masih terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para notaris, salah satunya kita kenal dengan nama perjanjian nominee. Pada putusan nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Dps, konsep nominee disini sangat jelas menjadi sebuah penyelundupan hukum. Perjanjian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46702

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Desy Haryani, author

Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dinyatakan Prematur Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2017 = Legal Consequences Of Sale And Purchase Agreement Which Was Declared Premature Based On Supreme Court Decision Number 680 K/PDT/2017

Penelitian tesis membahas mengenai aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli sehingga perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang sah menurut hukum perjanjian. Perjanjian pengikatan jual beli lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1838 KUH Perdata. Walaupun didasari dengan kebebasan berkontrak perjanjian tersebut tetap mempunyai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annahliah Rahimiah, author

Tanggung jawab notaris dan akibat hukum atas pembuatan akta jual beli saham pada pelaksanaan keputusan pemegang saham di luar rapat yang terdapat unsur paksaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 985 PK/Pdt/2018) = Responsibilities of a notary and legal consequence for making a deed of sale and purchase of shares in the implementation of unanimous written resolution the shareholders that has an element of coercion (Study of The Supreme Court Decision Number 985 PK/Pdt/2018).

Tesis ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan jabatan. Pelanggaran berupa tidak mentaati prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak menjunjung tinggi nilai moral selaku seorang pejabat umum yang diberikan wewenang membuat akta autentik. Sebagaimana pada kasus Notaris SF dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 985...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Priska Talitha Fatimah, author

Pertanggungjawaban notaris/ppat yang turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 451/K.PID/2018) = Responsibility of notary/land deed officer who participate in incorporating false information into authentic deeds (Case study of the decision of The Supreme Court of the Republic of Indonesia number 451/K.PID/2018).

Notaris/PPAT dalam melaksanakan jabatannya harus berpedoman dan taat pada aturan-aturan serta kode etik profesi yang berlaku, tetapi realitanya masih sering dijumpai Notaris/PPAT yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tesis ini membahas tentang adanya penyimpangan dari aturan-aturan serta kode etik Notaris/PPAT pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 451K/Pid/2018 dimana Notaris/PPAT HAK didakwa telah melakukan tindak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eka Widiastuti, author

Pertanggungjawaban seorang notaris berkenaan dengan pembenaran atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang riwayat kepemilikannya palsu (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.1759.K/Pid/2007 = accountability a nitary on deed of justification pertaining to sale and purchase agreemnet the history stake fake (Case study of supreme court decision no. 1759 K/Pid/2007)

2011

T28081

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian