Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Suhariyono A.R., author

ABSTRAK
Pidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak Iama, namun baru pada abad ini dapat dimulai masa keemasan pidana denda. Sebab itu pula, kemudian pidana denda ini berhasil menggeser kedudukan pidana badan dari peringkat pertama, terutama di negara-negara Eropa dan beberapa negara maju Iainnya yang telah menentukan dan menerapkan kebijakan pidana denda...

Depok: 2009

D1023

UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library

Dion Valerian, author

Meretas konsep baru pidana denda terhadap tindak pidana korupsi

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Indonesia mengatur ancaman pidana denda dengan nilai yang ditentukan dalam rumusan delik. Artikel ini menganalisis dan membandingkan konsep pidana denda dalam UU Tipikor Indonesia, Foreign Corrupt Practices Act Amerika Serikat, Bribery Act Inggris, dan Wetboek van StrafrechtBelanda. Studi ini menemukan bahwa masing-masing...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019

364 INTG 5:2 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Febrie Hartanto, author

Kebijakan legislatif untuk mengefektifkan pelaksanaan sanksi pidana denda kebijakan legislatif untuk mengefektifkan pelaksanaan sanksi pidana denda

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T37598

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Tri Susanti, author

Analisis terhadap pidana denda dalam konsep rancangan KUHP sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan (studi terhadap putusan pengadilan negeri di lingkungan pengadilan tinggi Yogyakarta) = An analysis of criminal fines in the concept of the draft criminal code as an alternative to criminal deprivation of freedom (study of the verdict of the district court within the high court of Yogyakarta)

Sistem pidana denda pada hakikatnya mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan atau dioperasionalkan atau difungsikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana (denda). Sistem pidana denda erat kaitannya dengan pemberian kewenangan atau kebebasan kepada jaksa dan hakim untuk mengoperasionalkan pidana denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30698

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Harahap, Athika Salsabilla, author

Optimalisasi Pengembalian Biaya yang Dikeluarkan Negara dengan Pidana Denda dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi = Optimizing the Return of Costs Expended by the State with Fines in the Settlement of Corruption Crime

Tindak pidana korupsi dianggap sebagai suatu tindak pidana serius yang penanganannya juga harus dilakukan secara serius karena sangat mengganggu hak ekonomi-sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, dimana pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, profesional dan independen. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, jika kita kaji lagi lebih dalam,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Purba, Anindita Yulidaningrum, author

Proporsionalitas penerapan pidana denda dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia = Environmental crimes in Indonesia and the issue of proportionality in fine penalty

Penelitian ini membahas tentang penjatuhan pidana denda dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai indikator yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tatkala menjatuhkan pidana denda dalam tindak pidana lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini membahas permasalahan yang dituangkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sianturi, Lestari Hotmaida, author

Penerapan pidana denda oleh hakim pasca berlakunya peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 = Application of fine punishment by judges after the validity of supreme court regulation number 2 year 2012

[Pidana denda adalah salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP. Menurunnya nilai rupiah mengakibatkan penegak hukum enggan untuk menerapkan pidana denda. Pada tahun 2012, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor...

[, ], 2014

S55637

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Ulil Amri Burhan, author

Analisis Implementasi Kebijakan Pemulihan Kerugian Pada Pendapatan Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan = Analysis Of The Implementation Of Loss Recovery Policy On State Income After The Enactment Of Law Number 7 Of 2021 Concerning Harmonization Of Tax Regulations

Pendekatan keadilan restoratif menjadi dasar dalam penegakan hukum atas pelanggaran perpajakan dengan mengutamakan terjadinya pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara setelah berlakunya UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan menggunakan variabel dari Grindle (1980) dan memberikan alternatif...

Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian