Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

E. Bonn, author

Tuntutan Pidana: reglemen indonesia yang diperbaharui dari hal menjalankan polisi serta mengusut kejahatan atau pelanggaran

Jakarta: Siliwangi N.V., 1958

345.072 BON t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Desti Ernaningsih, author

Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh kejaksaaan

PenangguIangan dan Pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan usaha yang telah lama dilakukan. Tindak pidana korupsi perlu dicegah dan ditanggulangi bukan saja karena sifat ketercelaanya, tetapi juga karena secara ekonomis menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penyelesaian perkara tidak pidana korupsi sampai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T19814

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Debby Tulistania, author

Pembatasan jangka waktu tanggung jawab notaris yang sudah purnabakti atas akta yang telah dibuatnya dengan daluarsa penuntutan untuk kepastian hukum (studi putusan nomor 262/PID.B/2014/PN.BDG) = The limit of responsibility of a notary who has retired on the deed he has made with expiration prosecution for legal certainty verdict number 262/PID.B/2014/PN.BDG

Tesis ini membahas mengenai batas waktu pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi purnabakti Notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50927

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rusdi Amin, author

Analisis tugas dan wewenang penyidik, penuntut umum dan advokat dalam Lembaga Prapenuntutan, suatu upaya menuju pada satu kebijakan operasional tahap Pra-Ajudikasi = Analysis of function and Authority of Investigator, Public Prosecutor and Advocate in Preprosecution, an Effort Aiming to One Operational Policy on Pre-Adjudication Phase

Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Peradilan pidana digerakkan oleh rangkaian sub-sub sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, termasuk advokat dan dalam prosesnya dibagi menjadi : tahap sebelum sidang pengadilan (pra-ajudikasi), tahap sidang pengadilan (ajudikasi) dan tahap setelah pengadilan (puma...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26045

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nikolas Manu, author

Fungsionalisasi lembaga ganti kerugian untuk perlindungan korban penganiayaan berat melalui peradilan pidana: suatu kajian viktimologi

Gagasan Fungsionalisasi Lembaga Ganti Kerugian melalui peradilan pidana untuk perlindungan korban penganiayaan berat, telah memiliki satu argumentasi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis, filosofis/ ideologis, dan humanis atau hak asasi manusia. Rasionalitas penerapan ganti kerugian dari aspek yuridis, bertolak dari pemahaman bahwa anti kerugian merupakan salah satu sarana yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Panji Wijanarko, author

Kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan penerapan azas oportunitas Jaksa Agung dalam proses peradilan acara pidana : studi kasus penyampingan perkara Bibit-Chandra oleh Jaksa Agung

Azas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaanya hanya ada pada Jaksa Agung. Azas oportunitas yang dilaksanakan melalui perundang- undangan, yakni UU No.15 Tahun 1961, UU No.5 Tahun 1991 dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dengan jelas memberikan wewenang kepada Jaksa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1187

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Dicky J.H., author

Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan) = Implementing Restorative Justice Based on the Attorney Generalâs Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (Study at the Medan District Attorney)

Penerapan restorative justice di lingkup penuntutan melalui Perja 15/2020 merupakan aturan hukum baru dibandingkan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Statusnya yang masih baru menjadikan peraturan ini sebagai sebuah tantangan tersendiri bagi jaksa untuk menerapkannya dalam rangka restorative justice, termasuk bagi para jaksa di Kejari Medan yang sejak dikeluarkannya Perja...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ibrahim Imaduddin, author

Pelaksanaan wewenang penghentian penuntutan melalui Keadilan Restoratif oleh Penuntut Umum selaku Dominus Litis setelah terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 = Implementation of the Authority to termination prosecution by the public prosecutor as Dominus Litis after the enactment of Prosecutors Regulation Number 15 of 2020

Dalam perjalannya, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia kerap kali menghasilkan suatu hasil yang menimbulkan respon beragaram di kalangan masyarakat. seperti contohnya kasus nenek minah dan kasus kakek samirin yang dilimpahkan ke tahapan persidangan dan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sangat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mia Banulita, author

Pengaruh Perbedaan Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Harmonisasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia = Influence of Differences in the Application of Criminal Procedure Law in Corruption Criminal Act Cases towards the Harmonization of the Criminal Judicature System in Indonesia

Pasca pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU No. 30 Tahun 2002 memberikan dampak terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara korupsi. Terobosan hukum acara pidana pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 memberikan ”kekuatan” kepada komisi ini sehingga berhasil menjadikannya sebagai komisi yang disegani. Namun, kewenangan istimewa ini tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26073

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Febby Mutiara Nelson, author

Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan : Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement = Simple, Speedy, and Low-Cost Justice: Initiating the Management of Corruption Offence through the Plea Bargaining and Deferred Prosecution Agreement Concepts

Kajian ini membahas konsep peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang belum dilaksanakan, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi yang berfokus pada pengembalian kerugian keuangan negara. Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia belum dapat menanggulangi tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal mengembalikan...

2019

D2648

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian