Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Disa Janitra, author

Evaluasi sistem pengendalian internal di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terhadap pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) PT KAI = Evaluation of internal control system in Ministry Of Transportation Indonesian Republic to the implementation of Public Service Obligation (PSO) PT KAI

Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal yang dimiliki Kementerian Perhubungan terhadap pelaksanaan Public Service Obligation yang merupakan kerja sama Kementerian Perhubungan diwakili Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai pihak pemerintah dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), kegiatan magang dilakukan pada periode Januari - April 2013. Fokus ada pada evaluasi efektivitas...

Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Kunto Aribowo, author

Efisiensi relatif kapal-kapal angkutan penumpang kelas ekonomi PT Pelni tahun 2009-2012 = Relative efficiency in PT. Pelni's economy class passenger ships year 2009-2012

[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efisiensi relatif antara kapal PT.PELNI dan faktor-faktor yang menyebabkan inefisiensi. Objek penelitian adalah 21 kapal pada periode 2009-2012. Variabel input yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana untuk subsidi PSO, dan kapasitas kursi kelas ekonomi. Variabel output adalah jumlah penumpang kelas ekonomi, jumlah voyage, dan jumlah hari operasi. Penelitian ini...

2015

T44175

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Singgih Prayoga, author

Analisis perlakuan pajak penghasilan atas dana bantuan public service obligation (PSO) = Analysis of income tax treatment of public service Obligation funds (PSO)

Konsekuensi logis dari penugasan public service obligation (PSO) adalah negara bertanggung jawab untuk memberikan sejumlah kompensasi berupa dana bantuan PSO kepada PT XYZ. Namun, sengketa timbul ketika pemeriksa dan wajib pajak bersilang pendapat pada perlakuan pajak penghasilan atas dana bantuan PSO tersebut, apakah dana bantuan PSO dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan atau non-objek pajak penghasilan....

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Desi Marantika, author

Analisis Kebijakan untuk Meningkatkan Efektivitas Pemberian Subsidi PSO pada KRL Jabodetabek dengan Pendekatan Dinamika Sistem = Policy Analysis to Increase the Effectiveness of Public Service Obligation (PSO) Subsidies to Jabodetabek Commuterline using System Dynamics

Sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek yang berlaku saat ini adalah subsidi dalam bentuk selisih tarif, yaitu selisih antara tarif hasil perhitungan operator dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Subsidi PSO diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan kepada operator KRL Jabodetabek yaitu PT KAI Commuter. Subsidi diberikan...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Fadh, author

Implementasi kebijakan Public Service Obligation (PSO) oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur di dalam undang-undang pos, dalam pelaksanaan Layanan Pos Universal (LPU) = Implementation of Public Service Obligation (PSO) policy in the context of fulfilling the non-monopoly principle as regulated in the postal law, through the implementation of Universal Postal Services (UPS) / Muhammad Fadh

ABSTRAK

Salah satu bentuk Public Service Obligation (PSO) di bidang komunikasi adalah penyediaan Layanan Pos Universal (LPU) yang mana pemerintah menyediakan layanan pos jenis tertentu sehingga masyarakat dapat mengirim dan atau menerima kiriman pos di seluruh wilayah di dunia dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan Layanan Pos Universal atau Layanan...

2019

T54040

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Juliansyah Rizal, author

Tinjauan yuridis kedudukan PT PLN (persero) antara pengemban public service obligation dan sebagai perusahaan perseroan terbatas terkait tarif dasar listrik dari aspek hukum perusahaan = Judicial review of public service obligation implemented by PT PLN (persero) and as limited liability company related to basic electricity tariff from corporate law side

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang sebenarnya tentang bagaimana kedudukan PT PLN (Persero) dalam menjalankan kegiatan usaha ketenagalistrikan antara sebagai pengembang Public Service Obligation dan sebagai Perusahaan Perseroan Terbatas terkait tarif dasar listrik yang ditinjau dari Hukum Perusahaan serta mengetahui peraturan yang berlaku apa saja yang berkaitan dengan penugasan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45364

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Magphirroh Suryakusumaningrum, author

Peluang public service obligation terhadap badan usaha milik swasta serta keselarasan antara dua kepentingan pada PT. PLN (Persero) dan PT. Pertamina (Persero): melaksanakan public service obligation dan mengejar keuntungan = Opportunites public service obligation against private owned enterprises and alignment between two interests in PT. PLN (Persero) and PT. Pertamina (Persero) implementing the public service obligation and the pursuit of profits

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi merubah pola monopoli yang awalnya dimiliki oleh PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero selaku Badan Usaha Milik Negara BUMN menjadi disamakan kedudukannya dengan badan usaha lain, sehingga memungkinkan peluang terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46842

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Putra Tegar Adi, author

Upaya Peningkatan Pelayanan PT. Kereta Api Indonesia Pada Kereta Api Kelas Ekonomi Non-Public Service Obligation (Non-PSO) di Pulau Jawa. = Efforts to Improve Services PT. Kereta Api Indonesia Train on Non-Public Service Obligation (Non-PSO) Economy Class in Java Island.

Dalam memberikan pelayanan public yang baik dan berkualitas kepada para pengguna jasa kereta api, PT. Kereta Api Indonesia Persero memiliki telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan yang telah dilterapkan guna meningkatkan pelayanan pada kereta api kelas ekonomi Non-Public Service Obligation (Non-PSO). Dari sisi pelayanan intangibleyang diberikan PT. KAI Persero kepada...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kemal Azizi, author

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Bidang Transportasi Di Indonesia: Studi Terhadap Penerapan Tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Sebagai Bentuk Pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) = Organizing Public Services in the Transportation Sector in Indonesia: A Study of the Implementation of KRL Commuter Line Tariffs by PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) as a Form of Public Service Obligation (PSO)

Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik tertentu terdapat tarif yang dibebankan, salah satunya pelayanan berupa jasa publik, tarif tersebut harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik berupa transportasi umum sebagai jasa pelayanan publik pun harus dapat terjangkau bagi masyarakat. Hal ini termasuk pula mengenai penerapan tarif layanan KRL Commuter Line...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Syifa Hanan Qanita, author

Tinjauan Yuridis Kepailitan Pada BUMN Persero Yang Menjalankan Public Service Obligation (PSO) = Juridical Review of Bankruptcy in State-Owned Enterprises Implementing Public Service Obligations (PSO)

Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan permohonan PKPU dalam kasus kepailitan PT Merpati Airlines sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero dan menjalankan penugasan khusus berupa public service obligation sekaligus membandingkan pengaturan mengenai permohonan PKPU pada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik di negara lain, yakni Amerika dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian