Hasil Pencarian

Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Arbani, author

Sistem Sanksi Dalam Pelanggaran Kumulatif Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Eksekusi Sanksi Yang Bersifat Condemnatoir (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09/Pys/Mj.PWN.DIY/XI/2018) = :Sanctions System for Cumulative Violations of the Implementation of Notary Position and Execution of Condemnatory Sanctions (Case Study of the Decision of the Yogyakarta Special Region Notary Supervisory Council Number 09 / Pys / Mj.PWN.DIY / XI / 2018)

Sistem sanksi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, didasarkan kepada jenis sanksi yang menjadi kewenangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan jenis sanksi berdasarkan jenis pelanggaran norma hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maulana Malik Ibrohim, author

Penghapusan Sanksi Pidana Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan UU Cipta Kerja = Abolition of Criminal Sanctions for Violation of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition based on the Job Creation Law

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menghapus sanksi pidana dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Efektivitas dari keberadaan sanksi pidana dalam UU Anti Monopoli dan proyeksi penegakan hukum persaingan usaha setelah berlakunya UU Cipta Kerja adalah permasalahan penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kuyper, Pieter Jan

The Implementation of international sanctions: The Netherlands and Rhodesia / Pieter Jan Kuyper

Netherland: T.M.C. Asser Institute, 1978

341.58 KUY i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Erfan Karya Yudha, author

Penegakan sanksi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparatur negara = Enforcement of sanctions on abuse of power by state apparatur

ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur larangan penyalahgunaan wewenang dan apabila terbukti dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi Pidana. Dengan perbedaan penerapan sanksi...

2017

T48853

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ngakan Kompiang Kutha Giri Putra, author

Legalitas dan efektifitas penggunaan sanksi ekonomi unilateral dalam sengketa perdagangan antara Uni Eropa dan Federasi Rusia = Legality and effectiveness of unilateral economic sanctions in trade disputes between the European Union and Russian Federation

ABSTRAK Sanksi Ekonomi Unilateral/sepihak, telah banyak menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Sanksi ekonomi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah atau kelompok pemerintahan untuk mengubah kebijakan mereka dengan membatasi perdagangan, investasi, atau kegiatan komersial lainnya.Tindakan tersebut tentunya berlawanan dengan era perdagangan saat ini...

2019

T52219

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ari Kurniawati, author

Jaminan atas pinjam meminjam uang yang dititipkan kepada notaris (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2014 Nomor: 846 K/PDT/2013) = Warranty on loan agreement deposited at the notary case study of supreme court decision Republic of Indonesia July 16th 2014 Number 846 K/PDT/2013)

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas bagaimanakah penerapan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam hal Notaris telah mengembalikan jaminan Sertipikat kepada debitur tanpa sepengetahuan dan ijin kreditur, padahal hutang debitur kepada kreditur belum lunas dan telah lewatnya waktu pengembalian sebagaimana yang tercantum...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46473

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Cornelia Kristi Deswardhani, author

Penerapan Sanksi Otoritas Jasa Keuangan Atas Pelanggaran Oleh Akuntan Publik Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan = The Implementation of Sanctions by Financial Services Authorities for Violation by the Public Accountant at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Sunprima Nusantara Pembiayaan

Tesis ini membahas mengenai sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Akuntan Publik yang memberikan jasa audit pada masing-masing perusahaan yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik pada kedua PT tersebut adalah serupa, yaitu dalam penyajian laporan keuangan perusahaan,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nilam Cahaya, author

Analisis keputusan pembetulan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan

Penelitian ini membahas mengenai implementasi keputusan pembetulan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Terdapat ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) tentang keputusan pembetulan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dapat dilakukan secara jabatan oleh Direktorat...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Siti Kemalasari Assiffa Salim, author

Perubahan Arah Kebijakan Luar Negeri China Terkait Resolusi DK PBB tentang Sanksi Ekonomi terhadap Korea Utara = Changes in Chinese Foreign Policy Direction Related to United Nations Security Council Resolutions on Economic Sanctions against North Korea

Tulisan ini menganalisis perubahan arah kebijakan luar negeri China dalam menjalankan sanksi ekonomi berdasarkan Resolusi DK PBB terhadap Korea Utara yang dikeluarkan pada tahun 2017. Beberapa kajian terdahulu yang membahas topik ini memberikan gambaran bahwa komitmen negara anggota DK PBB serta antusiasme dari Korea Utara sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sanksi...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Riko Regina Putra, author

Pertanggungjawaban notaris yang melakukan tindak pidana dan sanksi administratif (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 300/PID.B/2015/PN.DPS.) = Accountability of notary who commits the crime of embezzlement and the administrative sanctions (case study of Denpasar District Court's Decision Num 300/PID/B/2015/PN/DPS)

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus dengan penuh tanggung jawab dan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik. Kewenangan yang diberikan kepada Notaris tidak semata-mata tanpa batasan, seorang notaris yang menyalahgunakan kewenangannya untuk tujuan yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Permasalahan yang Penulis angkat...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T47325

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian