Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Rainer Faustine Jonathan, author

Bukti yang cukup sebagai syarat penahanan tersangka pada tahap penyidikan sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP : studi kasus penahanan tersangka atas nama Taslim Suhada = Sufficient eveidence as a validity condition of detention of suspects at this stage of investigation according to Point 21 point (1) Indonesian Criminal Procedural Law detention : case study on behalf Taslim Suhada

Pengaturan mengenai syarat-syarat upaya paksa penahanan dalam peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia belumlah memadai. Kurang memadainya pengaturan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan upaya paksa penahanan dalam penegakan hukum sehari-hari. Ketidakpastian hukum tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

S44768

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rozy Brilian Sodik, author

Implikasi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kewenangan upaya paksa penyidik = The implications of Supervisory Board of The Corruption Eradication Commission to investigator forced act authority

Pada tahun 2019 telah dilakukan pengesahan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu poin substansial perubahan tersebut adalah berkaitan dengan dibentuknya suatu badan baru bernama Dewan Pengawas KPK. Pembentukan tersebut dilatarbelakangi pandangan yang menyatakan bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Ahsanal Zamakhsyari, author

Karakter militeristik dalam menangani kesalahan tindakan penyidikan oleh anggota kepolisian (studi kasus Robin Napitupulu, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor SKEP/91/X/2013) = Character militeristic in error handling measures investigation by members of the police (case study Robin Napitupulu, Discipline Penalties Decree No. SKEP/91/X/2013)

Skripsi ini membahas 3 (tiga) permasalahan. Pertama, mengenai karakter militeristik dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Kedua, prosedur atau mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin dalam tindakan penyidikan. Ketiga, sifat pidana yang terdapat dalam...

2015

S62124

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Nuraini, author

Urgensi pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar pengecualian dalam penerapan upaya paksa penahanan atas tersangka yang merupakan seorang ibu = The urgency of considering the best interest of the child as a basis for the exclusion of implementation of the forcible detention of a mother as a suspect

Anak adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Surya Yudiputra, author

Implementasi Upaya Paksa Berupa Penangkapan Dengan Dasar Bukti Permulaan yang Cukup dalam Situasi Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Massa Aksi Hardiknas 2021 dan Ravio Patra) = Implementation of Forced Effort in the Form of Arrest with Sufficient Preliminary Evidence in the Pandemic COVID-19 Situation (Study Case Demonstration Hardiknas 2021 and Ravio Patra)

Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat seperti dilarang berkerumun maupun masyarakat menjadi lebih aktif dalam ranah digital. Perubahan tersebut memunculkan tindak pidana yang sudah lama tiada, seperti melanggar UU Wabah Penyakit Menular, serta meningkatnya kasus pelanggaran UU ITE. KUHAP, sebagai pedoman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga upaya paksa, belum mengatur cara melakukan hal tersebut dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Raden Mas Bagus Trisardono Risandyo, author

Tinjauan Konsep Hakim Komisaris pada RKUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia = Review of the Concept of the Judge Commissioner on the Draft Criminal Procedure Code in the Criminal Justice System in Indonesia

Tindakan upaya paksa yang dilakukan ketika tahap pemeriksaan perkara seringkali disertai dengan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Saat ini upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan adalah melalui lembaga Praperadilan yang dinilai tidak berjalan secara optimal. RKUHAP mengatur ketentuan terkait lembaga yang berwenang mengawasi jalannya acara pemeriksaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Johanes Blasius Vernando Sh, author

Kedudukan hakim pemeriksa pendahuluan dikaitkan dengan kewenangan KPK dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia = The position of the hakim pemeriksa pendahuluan associated with the KPK in the Indonesian criminal procedure law reform / Johanes Blasius Vernando Sh

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan jaminan atas penghargaan hak tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait dalam kedudukan seseorang dimata hukum. Jaminan hak dalam upaya paksa (dwang middelen) yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim (Pengadilan). Keberadaan Lembaga Pra Peradilan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42621

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian