Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
Catharina Astrid Rita Anggreni, author
Pengaturan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara hukum adalah mutlak diperlukan khususnya di Indonesia, sebagai sarana untuk menjamin ditegakannya HAM. Selain itu, menurut Soerjono Soekamto perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga masing-masing anggotanya menghayati hak dan kewajibannya, secara tak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T14584
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nadia Prajwalita, author
2018
T49072
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Feder, Harold A., author
Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008
347.736 7 FED f
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Indah Banjarsari, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas kewenangan hakim dalam penetapan justice collaborator yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Justice collaborator adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S65771
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tyas Wardhani Pusposari, author
Skripsi ini membahas tentang perlindungan yang diterima oleh seorang saksi pelaku yang bekerjasama justice collaborator Keputusan seorang pelaku kasus korupsi untuk mau memberi kesaksian dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan keseluruhan kegiatan dalam kasus tidaklah mudah Hal ini tentunya menuai berbagai ancaman pada seorang justice collaborator untuk...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S54100
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Pricella Ervinka, author
ABSTRAK
Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk
menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat akta mengenai semua
perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum
atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta
autentik untuk dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu...
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43203
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Reev Larsen Pandoy, author
Dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris harus sesuai dengan bentuk dan isi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji pembuatan akta wasiat dari sudut pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Permasalahan yang diangkat, yang terdapat pada Akta Wasiat Nomor 4 yaitu...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T53721
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Djoko Yuwono, author
ABSTRAK
Dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Indonesia (KUHAP) dikenal lima alat bukti yang sah, yaitu 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. surat-surat 4. petunjuk 5. keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut memiliki nilai yang sama untuk mernberi keyakinan kepada hakim, namun masing-masing alat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mulyadi K., author
Tesis ini menguraikan tentang Saksi Non Polisi yang membantu polisi dalam mengungkap tindak pidana narkotika di Jakarta. Yang dimaksud dengan Saksi Non Polisi disini adalah Informan yang membantu polisi dalam melakukan penyelidikan, proses penangkapan dan berakhir hingga ke proses persidangan.
Maraknya peredaran narkotika saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga tidak...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T4473
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Afrizal Riyadi, author
Notaris berwenang untuk membuat akta autentik salah satunya akta perjanjian kredit.Dalam pembuatan akta autentik diperlukan pulasaksi untuk mengamati dan menjamin bahwa pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kewenangan dan kewajiban saksi dalam akta perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris dan...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51496
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library