Hasil Pencarian

Ditemukan 345 dokumen yang sesuai dengan query

Andi Yuliani, author

Kegentingan yang memaksa peraturan pemerintah pengganti undang undang = The emergency situation of the government regulation in lieu of law

Penelitian ini bertujuan melakukan pendalaman dan penganalisisan mengenai kewenangan presiden dalam pembentukan perpu dan bagaimana kriteria Kegentingan yang Memaksa dalam pembentukan Perpu. Kriteria Kegentingan yang Memaksa dalam pembentukan Perpu semestinya diatur dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, agar terwujud suatu mekanisme kontrol dalam pembentukan Perpu yang sesuai dengan kebutuhan. Metode...

Universitas Indonesia, 2016

T44801

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Etra Efendi, author

Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui mal pelayanan publik di Indonesia = Efforts to improve services for communities through public service mall in Indonesia

ABSTRAK
Upaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, aman dan nyaman. Selain itu pelayanan publik yang ada masih terpisah berdasarkan jenis dan cakupan masing-masing pelayanan yang...

2018

T49867

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Made Wira Pratama, author

Proses perizinan berusaha pasca dikeluarkannya peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha = Business licensing process after the issuance of presidential regulation no. 91 of 2017 concerning the acceleration of business implementation

Rumitnya regulasi perizinan dan peraturan perizinan yang tidak konsisten menyebabkan hambatan para investor untuk mendirikan usaha di Indonesia dan menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Hadirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha dalam berusaha guna memberikan kontribusi dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54475

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Nafi Uz Zaman, author

Meaningful Participation dalam Konsep Pengujian Formil di Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Formil Tahun 2003-2022) = Meaningful Participation in the Concept of Formal Review at the Constitutional Court (Study of Constitutional Court Decisions in Formal Review of 2003-2022)

Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menafsirkan partisipasi masyarakat dalam sebuah terminologi “meaningful participation” yang mencakup 3 (tiga) syarat yaitu right to be heard, right to be considered dan right to be right explained. Namun makna tersebut masih bersifat umum dan membutuhkan elaborasi lebih lanjut. Misalnya dalam menentukan sejauh...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sandya Erlangga, author

Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Undang-Undang = Meaningful Participation in Establishment of the Act

Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (meaningful participation) menjadi tolok ukur (benchmark) dalam membentuk undang-undang yang bersifat inklusif dan berkualitas. Namun masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang khususnya masyarakat terdampak dan memiliki kepentingan. Permasalahan yang dikaji adalah membandingkan praktik pembentukan undang-undang sebelum dan sesudah diberlakukannya pengaturan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation),...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rahmanandita Sulastri, author

Implikasi Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 = The Implications Of The Formation Of Government Regulation In Lieu Of Law Number 2 Of 2022 About Job Creation As A Follow-Up To Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wulan Basuki, author

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Produk Hukum Dari Perspektif Perundang-Undangan = Decisions Of The People's Conscious Assembly As a Legal Product From a Legislation Perspective

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi materi Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai produk hukum dalam kerangka perundang-undangan Indonesia. Dengan berfokus pada perspektif perundang-undangan, penelitian ini menggali aspek-aspek hukum yang melibatkan ketetapan MPR, termasuk proses pembuatannya, kekuatan hukumnya, dan dampaknya terhadap sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ariobimo, author

Kewenangan Pemerintah Dalam Mengelola Industri Perfilman Indonesia Untuk Mengedepankan Pemerintahan yang Baik = Government Authority in Managing Indonesia's Movie Industry to Insure Good Governance

Di Indonesia perfilman dan industrinya diatur oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang mempunyai bagian film dalam kementeriannya. Namun, pada skalanya tugas mereka adalah mengenai pengembangan dan pembelajaran film sebagai bagian dari budaya Indonesia dan bentuk dari pembelajaran seni. Namun, industri film sendiri, merupakan bagian dari bentuk perkembangan ekonomi baru yaitu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nabila Firstia Izzati, author

Urgensi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk pengawasan pelayanan publik = Urgency of recommendation of Ombudsman Indonesia as form of public service supervision / Nabila Firstia Izzati

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54857

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Endi Sugandi, author

Pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Pembagian urusan kehutanan menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan hutan di era desentralisasi, penulisan tesis ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai (a) pembagian urusan kehutanan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan (b) hambatan-hambatan dalam pembagian urusan kehutanan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T37840

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian