Hasil Pencarian

Ditemukan 191 dokumen yang sesuai dengan query

Farida Yustina Noer Fathoni Putri, author

Peranan perda RTRW dalam pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor = The role of regional spatial planning in control over land conversion in Bogor Regency / Farida Yustina Noer Fathoni Putri

ABSTRAK
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan mampu berperan sebagai jaminan kepastian hukum dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor dipilih sebagai lokasi penelitian karena perannya sebagai kota penyangga Jakarta yang rentan terhadap pertambahan penduduk karena migrasi dan peningkatan sektor industri yang mengakibatkan tingginya permintaan akan lahan serta...

Universitas Indonesia, 2013

T35459

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adam P.W.A. Wibowo, author

Pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengawasan sediaan farmasi di Indonesia = Division of authority between central government, provincial government, and district government on pharmaceutical regulation in Indonesia

Pengawasan terhadap sediaan farmasi adalah bagian dari tugas pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Dalam konsideransnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35417

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dudi Setiadi, author

Dana alokasi umum dalam mendukung kebijakan desentralisasi pemerintahan = General allocation fund in supporting the government decentralization implementation

ABSTRAK
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Negara kesatuan yang mengenal pemerintahan daerah, diberlakukan desentralisasi pemerintahan. Pemberlakuan desentralisasi pemerintahan berdampak pada penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain kewenangan yang mencakup pertahanan dan keamanan, hubungan luar, agama, moneter, dan pemerintahan umum, kewenangan pemerintah pusat lainnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan...

2013

T35281

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Noverva Pradina Pramesti, author

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi legislasi daerah : studi kasus pada penyusunan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Banyumas = Council position as the local government in the implementation of local legislation function : case study on preparation of local regulations in the District Council Banyumas

Skripsi ini memberikan gambaran mengenai kedudukan DPRD yang selama ini disebut sebagai lembaga “legislatif” daerah oleh masyarakat, ternyata bukanlah demikian. DPRD adalah salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah, sehingga DPRD merupakan lembaga eksekutif daerah. DPRD hanya menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47389

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Simbolon, F. Hilarius, author

Keberadaan otonomi asli yang dimiliki desa dalam hal berubahnya desa menjadi kelurahan = The existence of village autonomy in terms of changing village into district

Skripsi ini membahas mengenai keberadaan otonomi asli yang dimiliki desa ketika desa tersebut berubah statusnya menjadi kelurahan. Otonomi asli yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi daerah, dimana otonomi desa berasal dari dalam desa itu sendiri dan sudah tumbuh dan berkembang sejak dahulu, sementara otonomi daerah merupakan pemberian dari pemerintah pusat...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

S46480

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fadhly Haviz, author

Pelaksanaan kewenangan pelayanan terpadu satu pintu terkait perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal studi pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Bengkulu = Implementation of one stop services authority related to licensing and non licensing in the field of investment study of one stop services in Bengkulu Province

Dalam kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah telah diatur untuk menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak terkecuali Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang mana telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada unit perangkat daerah tersendiri, termasuk perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58016

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

M. Shokhi, author

Maladministrasi pelayanan publik dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sektor pendidikan dari lingkup pengawasan Ombudsman (Studi laporan pengaduan 2013-2014) = Public service maladministration of new student recruitment in educational sector from Ombudsman (Supervision scope complaint report 2013-2014)

Skripsi ini membahas mengenai praktik maladministrasi dalam pelayanan publik dibidang pendidikan pada proses penerimaan peserta didik baru dari lingkup pengawasan Ombudsman. Dalam skripsi yuridis normatif ini, pembahasan maladministrasi PPDB dilihat dari data pengaduan masyarakat kepada Ombudsman pada tahun 2013 dan 2014. Secara menyeluruh dipaparkan pula data mulai dari jumlah laporan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S61967

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Niken Astiningrum , author

Urgensi jabatan wakil gubernur dalam tinjauan otonomi daerah

ABSTRAK
Skripsi ini membahas perlu atau tidaknya keberadaan jabatan Wakil Gubernur dalam suatu provinsi yang menyelenggarakan pemerintahan daerah erdasarkan asas otonomi daerah. Pertimbangan mengenai perlu atau tidaknya diadakan jabatan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi ini didasarkan pada konsep-konsep dalam teori organisasi, khususnya kompleksitas organisasi dan rentang kendali; serta dilatarbelakangi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S284

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Abirul Trison Syahputra, author

Dana perimbangan sebagai unsur pendukung otonomi daerah di Indonesia : studi perbandingan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2008 -2010

ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini ialah 1) Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia, 2) Peran Dana Perimbangan dalam mendukung Otonomi Daerah di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S329

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Rima Rahayu, author

Kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia : studi kasus clean development mechanism pada PLTP Darajat III = Sustainable development policy in Indonesia : case study clean development mechanism in PLTP Darajat III

Skripsi ini membahas integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan mitigasi perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca tetapi masih bisa berkontribusi dengan berpartisipasi sebagai tempat pelaksanaan Clean Development Mechanism (CDM). Dengan demikian diperlukan persiapan dalam berbagai aspek kebijakan dan regulasi, aspek...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42825

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian