Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query

Agita Chici Rosdiana, author

Penyimpangan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham = Deviations of Good Corporate Governance (GCG) Principles in the General Meeting of Shareholders

Dalam penyelenggaraan RUPS, perusahaan senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pengurus perseroan harus memperhatikan keabsahan RUPS, karena dapat berakibat pada penyimpangan-penyimpangan prinsip Good Corporate Governance. Hal ini bertujuan dapat terciptanya tatanan pengelolaan perusahaan yang baik dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai:...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Israviza Notaria, author

Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah yang Objeknya Harta Warisan yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris dan Melebihi Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2017 = The Legal Consequences of a Cancellation of a Grant Deed which Object of Inheritance has not been Distributed to the Heirs and Exceeding the Legitieme Portie Based on the Supreme Court Decision Number 2954 K/PDT/2017

Salah satu akibat hukum dari perkawinan berdasarkan KUHPerdata adalah terciptanya harta percampuran bulat/harta bersama antara suami dan istri secara otomatis sejak ikatan perkawinan terjadi. Salah satu cara bagi seseorang mengalihkan haknya secara hukum adalah dengan dihibahkan kepada seseorang yang dikehendakinya dengan membuat akta hibah dihadapan PPAT untuk barang-barang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Puspa Ayu Utaminingsih, author

Pembatalan penolakan waris akibat penipuan (studi putusan Nomor 31/PDT.G/2016/PN.SPN) = Declining of refusal inheritance due to fraud (case study verdict no.31/PDT.G/2016/PN.SPN)

Tesis ini membahas tentang pembatalan penolakan warisan berdasarkan teori hukum waris dan KUHPerdata terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Jambi No.31/Pdt.G/2016/PN.SPN. yang berimplikasi pembatalan Keterangan Waris yang dibuat Notaris dikarenakan penipuan dan keterangan palsu yang diberikan Tergugat pernyataan penolakan seluruh ahli waris yang sebenarnya tidak ada, mengakibatkan ahli waris selain...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51115

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Grace Maria Oktaviana, author

Tindak pidana pemalsuan surat yang dituduhkan kepada seorang notaris studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2016 Nomar 71K/PID/2016 = Criminal act of letter forgery alleged towards a notary case study of Supreme Court of the Republic of Indonesia on 28th march 2016 verdict number 71K/PID/ 2016

ABSTRAK
Tindakan Pidana Pemalsuan Surat Yang Dituduhkan Kepada Seorang Notaris Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 28 Maret 2016 Nomor 71K/Pid/2016 Tesis ini membahas mengenai salah satu kasus tindak pidana yang dituduhkan kepada seorang notaris. Fokus utama analisis Penulis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 71K/Pid/2016 adalah mengenai kewenangan Notaris...

2018

T50749

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Feisya Amalia Ghaisani, author

Perlindungan hukum dan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu relatif lama studi kasus : (studi kasus: putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 04/B/MPPN/VII/2017) = Legal protection and sanctions against notary who does not provide copy of deeds over a long relative period case study: verdict of supervisory board of notary center No. 04/B/MPPN/VIIv/2017

ABSTRAK
Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk diberikan kewenangan membuat akta autentik. Sebagai pejabat umum Notaris tidaklah menerima gaji setiap bulan seperti yang diterima oleh pegawai negeri atau pegawai pada umumnya, melainkan pendapatan Notaris berasal dari honorarium yang diberikan oleh klien yang mempergunakan jasa dari notaris tersebut. Tesis...

2018

T50948

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

M. Iqbal Fadillah, author

Akta Pengakuan Hutang Dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang memuat klausula telah beralihnya hak atas tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/PDT/2017) = Deed of Credit Acknowledgement and Sales Purchase Agreement with clause of transfer over land rights (Case Study of Supreme Court Adjudication of Republic Indonesia Number 1277 K/PDT/2017)

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang dengan menggunakan jaminan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli berupa tanah dan bangunan, bukan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/Pdt/2017. Oleh karena jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan, paling tepat adalah menggunakan Lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vinadita Utari, author

Pembatalan pendirian perseroan terbatas yang didasarkan pemalsuan subjek hukum pemegang saham: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 757/Pdt.G/2017/Pn.Sby = Cancellation of the establishment of a limited liability company based on falsification of legal subjects of shareholders: case study of the Surabaya District Court Decision number 757/Pdt.G/2017/Pn.Sby

Tesis ini membahas mengenai Pembatalan Pendirian Perseroan Terbatas Yang Didasarkan Pemalsuan Subjek Hukum Pemegang Saham. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesional terhadap klien yang membuat akta pendirian perseroan. Hal ini dimungkinkan apabila terdapat itikad tidak baik dari klien yang datang menghadap dan memperlihatkan identitas palsu kepada Notaris. Identitas tersebut adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gita Frilia, author

Akibat Hukum Terhadap Akta Pengakuan Hutang Yang Jaminannya Belum Diserahkan (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2019) = A Legal Consequences of a Deed of Acknowledgement of Debt Whose Collateral Has Not Been Submitted (Study of The DKI Jakarta?s Notary Regional Supervisory Assembly?s Ruling Number 08/PTS/Mj.PWN.ProvDKIJakarta/X/2019)

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya, merupakan kewajiban bagi Notaris untuk mematuhi segala aturan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Azizah Azhari, author

Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Fiktif (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 01/PTS/MJ.PWN Prov Banten/II/2020) = Notary’s Responsibility for the Deed of Statement of Meeting Resolutions Statement based on the Fictional Extraordinary General Meeting of Shareholders (Case Study of the Decision of the Notary Supervisory Board Number 01/PTS/MJ.PWN Prov Banten/II/2020)

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjunya disebut Akta PKR) merupakan salah satu Akta Partij yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjunya disebut RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dimuat dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas mengenai suatu Akta PKR...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Eka Putri Hardianti, author

Pertanggungjawaban notaris yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/Pid/2016/PT SMG) = Accountability of a notary for entering false statements on autentic deeds (Case study of Semarang High Court Decision Number 83/Pid/2016/PT SMG).

Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/Pid/2016/PT SMG tentang kasus pemalsuan akta autentik yang melibatkan dua orang Notaris, yaitu Notaris Ny. ER. SH. CN yang berkedudukan sebagai terdakwa dan Notaris RA. SH. M.Kn yang menjadi saksi dalam kasus tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini, yang pertama adalah pertanggungjawaban Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian