Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Nuki Hapsari, author

Analisis terhadap kedudukan organisasi profesi notaris selain Ikatan Notaris Indonesia terkait penyelenggaraan pendidikan kenotariatan = Analysis of the legality of notary's organization beside Indonesian Notaries Association related education organization notary

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kewenangan besar yang diberikan kepada Notaris, memerlukan pembatasan dan pengawasan dari suatu organisasi profesi. Organisasi profesi notaris di Indonesia berbentuk wadah tunggal, artinya pemerintah hanya mengakui keabsahan satu organisasi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dengan wadah tunggal akan memudahkan pengawasan terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35840

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Veronika, author

Sistem penanganan kasus pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan dan rancangan Undang-Undang tentang pertanahan = Handling system of land cases based on the regulation of the head of land office of the Republic of Indonesia No. 3 of 2011 on management assessment and handling of land cases and bill of Law on Land

ABSTRAK
Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan ke mana pula mereka pergi. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial dan kultural....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38944

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Novita Ariesta Affandari, author

Pelanggaran kumulatif kode etik profesi dan jabatan notaris atas akta yang dibuatnya. Studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris No. 04/B/MJ.PPN/VI/2014 = Cumulative violations code of ethics and professional notary deed. Case study notary central supervisory council decision No. 04/B/MJ.PPN/VI/2014

Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44554

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Normaeni Endah Iswarni, author

Implikasi pembatalan akta hibah peralihan hak atas tanah yang dibuat tanpa akta PPAT (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 978 K/PDT/2011) = The implications of cancellation the grant deed of transfer of land rights without ppat deed (case study the supreme court of the Republic of Indonesia decision No 978 K/PDT/2011)

[Pengertian hibah yang diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata adalah perjanjian yang dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah dan tidak dapat ditarik kembali. Kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini berarti pencabutan hibah baru dapat dilakukan jika penerima hibah memberi persetujuan kepada pemberi hibah. Syarat dan tata...

Universitas Indonesia, 2015

T44074

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fauziah Amatul Chairanni, author

Keabsahan perjanjian pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung melalui penetapan pengadilan ditinjau dari ketentuan pasal 186 kitab undang-undang hukum perdata (Studi kasus penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan No 498/PDT.P/2014/PN.JAK.SEL) = Legality of separation of property or assets agreement after marriage through the determination of the court from the provisions of article 186 indonesian civil code (Case study south jakarta district court decision No 498/PDT.P/2014/PN.JAK.SEL)

Perjanjian perkawinan merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami-isteri untuk mengatur akibat-akibat yang timbul terhadap harta kekayaan perkawinan mereka. Di dalam ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44643

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vania Laksana Putri, author

Perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta wasiat (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3124 K/PDT/2013) = Tort in making testament deed (case study: judgement of supreme court of Republic of Indonesia Number 3124 K/PDT/2013)

Pemberian harta warisan dengan wasiat (testament) melibatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta wasiat. Pembuatan akta wasiat terikat dengan cara dan bentuk tertentu yang terdapat dalam masing-masing isi wasiat. Salah satunya yang berisi hibah wasiat kepada ahli waris. Dalam pembuatan akta wasiat terdapat syarat-syarat yang Notaris perhatikan, baik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46395

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alfonsus Gustin Wibisono, author

Analisis putusan bersifat final yang dikeluarkan majelis pengawas wilayah notaris (studi kasus terhadap putusan majelis pengawas wilayah Provinsi Kepulauan Riau nomor: W33.11/MPW-KEPRI/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008) = Analysis of majelis pengawas wilayah notary's final decision (case study of majelis pengawas wilayah in Kepulauan Riau Province number W33.11/MPW- KEPRI/VI/2008 decided on 6 June 2008) / Alfonsus Gustin Wibisono

ABSTRAK
Profesi notaris Notaris ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya Notaris diberikan wewenangan oleh negara. Pengawasan dan pembinaan diperlukan agar notaris tidak menyalah gunakan wewenangnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis...

2016

T47142

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ariestia Ayu Ananda, author

Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Dikaitkan dengan Kredibilitas dan Moral Notaris dalam Menjalankan Profesinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 247/PID/2015/PT.DKI) = The Responsibility of Notaries on Creating An Authentic Deed Related to Credibility and Moral of Notaries on Running Their Profession (Case Study The Decision of The High Court of Special Region of Capital Jakarta Number 247/PID/2015/PT.DKI)

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 247/PID/2015/PT.DKI menyatakan bahwa notaris BS sebagai terdakwa, dimana notaris tersebut dalam putusan ini terbukti memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara. Notaris yang memangku dan menjalankan jabatan notaris antara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48923

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yanggi Maharani, author

Perjanjian kerjasama rekanan antara notaris dengan bank : studi kasus perjanjian kerjasama rekanan antara Notaris A berkedudukan di Depok dengan PT Bank X = Partnership agreement between the notary and the bank : case study of cooperation agreement between a Notary A domiciled in Depok and PT Bank X

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kedudukan hukum perjanjian kerjasama rekanan dalam pembuatan akta notaris A dan pengaruh perjanjian kerjasama antara Notaris A dengan PT. Bank X terhadap jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum perjanjian kerjasama rekanan...

2017

T48322

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Humaira Febrinaharnum, author

Peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap pembuatan akta wasiat studi kasus: putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3012 k/pdt/2011 = The role of notary in providing legal counseling toward establishment of deed of testament case study supreme court republic of indonesia decree number 3012 k pdt 2011

Hukum Waris Perdata menetapkan adanya dua jenis pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang ab-intestato dan pewarisan berdasarkan wasiat testamenter . Bagian mutlak legitime portie merupakan bagian yang harus diperoleh ahli waris ab-intestato dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah yang disebut dengan legitimaris. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sedikit terdapat akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47892

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian