Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Ariestia Ayu Ananda, author

Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Dikaitkan dengan Kredibilitas dan Moral Notaris dalam Menjalankan Profesinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 247/PID/2015/PT.DKI) = The Responsibility of Notaries on Creating An Authentic Deed Related to Credibility and Moral of Notaries on Running Their Profession (Case Study The Decision of The High Court of Special Region of Capital Jakarta Number 247/PID/2015/PT.DKI)

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 247/PID/2015/PT.DKI menyatakan bahwa notaris BS sebagai terdakwa, dimana notaris tersebut dalam putusan ini terbukti memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara. Notaris yang memangku dan menjalankan jabatan notaris antara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48923

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fauziah Amatul Chairanni, author

Keabsahan perjanjian pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung melalui penetapan pengadilan ditinjau dari ketentuan pasal 186 kitab undang-undang hukum perdata (Studi kasus penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan No 498/PDT.P/2014/PN.JAK.SEL) = Legality of separation of property or assets agreement after marriage through the determination of the court from the provisions of article 186 indonesian civil code (Case study south jakarta district court decision No 498/PDT.P/2014/PN.JAK.SEL)

Perjanjian perkawinan merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami-isteri untuk mengatur akibat-akibat yang timbul terhadap harta kekayaan perkawinan mereka. Di dalam ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44643

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Veronika, author

Sistem penanganan kasus pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan dan rancangan Undang-Undang tentang pertanahan = Handling system of land cases based on the regulation of the head of land office of the Republic of Indonesia No. 3 of 2011 on management assessment and handling of land cases and bill of Law on Land

ABSTRAK
Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan ke mana pula mereka pergi. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial dan kultural....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38944

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nuki Hapsari, author

Analisis terhadap kedudukan organisasi profesi notaris selain Ikatan Notaris Indonesia terkait penyelenggaraan pendidikan kenotariatan = Analysis of the legality of notary's organization beside Indonesian Notaries Association related education organization notary

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kewenangan besar yang diberikan kepada Notaris, memerlukan pembatasan dan pengawasan dari suatu organisasi profesi. Organisasi profesi notaris di Indonesia berbentuk wadah tunggal, artinya pemerintah hanya mengakui keabsahan satu organisasi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dengan wadah tunggal akan memudahkan pengawasan terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35840

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Betha Nur Avicennia Sularso, author

Tanggung jawab notaris berkaitan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Public notary responsibility in relation with prevention and eradication of the money laundering crime

Notaris rentan dimanfaatkan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menggunakan perjanjian legal dan menyalahgunakan ketentuan kerahasiaan jabatan Notaris. Hal ini yang melatarbelakangi pembentukan PP No. 43/2015 yang menetapkan Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat perbedaan pandangan tentang keabsahan pemberlakuan PP No....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48636

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Menuju Tertib Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan

Depok: PT Raja Buana Pusaka, 2022

346.04 MEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian