Hasil Pencarian

Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query

Fhadilah Eka Pratiwi, author

Pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum: studi kasus sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 = The establishment of political parties and participation in election: a case study on election dispute related to verification of political parties participants in election 2014

Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan: Pertama, terkait dengan hak konstitusional dalam pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, Kedua, mengenai perkembangan pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dari zaman orde baru sampai dengan sekarang, dan Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46445

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

A. Lazuardi P., author

Pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap gagasan perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD yang dikaitkan dengan gagasan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selama ini Mahkamah Konstitusi telah memutus ratusan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang. Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus dengan pilihan tidak menerima, mengabulkan, atau menolak permohonan dari pemohon...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25481

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizka Khaira, author

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21- 126-136/PUU-VII/2009 mengenai pengujian Undang-undang Badan Hukum Pendidikan terhadap status hukum Universitas Indonesia = Implication of the Constitutional Court Decision Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 on the judicial review of Law for Educational Legal Entity (UU BHP) on the legal status of University of Indonesia

Penelitian ini didasarkan pada bentuk badan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia terlebih khusus Badan Hukum Pendidikan yang diatur dalam UU No.9 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126- 136/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang membatalkan UU tersebut beserta implikasinya terhadap status hukum Universitas Indonesia. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43767

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Styannes, Answer C., author

Perlindungan hak asasi orang asing dalam konstitusi: analisis kedudukan hukum orang asing dalam permohonan pengujian UU di MK RI

Depok: Universitas Indonesia, 2010

S25493

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Adhi Anugroho, author

Interpretasi mahkamah konstitusi terhadap unsur efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 Ayat (4) undang-undang dasar 1945 (studi perkara mahkamah konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 dan Nomor 149/PUU-VII/2009 tentang pengujian terhadap undang-undang ketenagalistrikan) = Interpretation of the constitutional court regarding the elements of equitable efficiency In article 33 paragraph (4) of the constitution of 1945 (case study on constitutional court decision Number 001-021- 022/PUU-I/2003 and Number 149/PUU-VII/2009 on the judicial review of the electricity law)

Pengujian Terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan). Skripsi ini membahas tentang kesesuaian makna dari unsur ?efisiensi berkeadilan? yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui dengan niat awal para Bapak Bangsa mengenai perekonomian Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur "efisiensi berkeadilan" dalam Uji...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43103

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Indra Fajrul Falah, author

Kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada sehubungan dengan penentuan legal standing bakal pasangan calon : studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 197-197-198/PHPU.D-VIII/2010

Skripsi ini membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perselisihan Pemilukada berdasarkan UU Pemerintahan Daerah. Namun MK melaksanakannya tidak mendasarkan pada UU. Skripsi ini mengambil studi kasus putusan MK atas perselisihan Pemilukada di Kota Jayapura. Permasalahannya bagaimana MK menjalankan kewenangan memutus perselisihan Pemilukada dan apakah bakal pasangan calon dapat diterima...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1942

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Nicky Fachrizal, author

Pemberlakuan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara Dan Jaminan Perlindungan Kebebasan Warga Negara. = Enforcement of Intelligence Service Act No.17 Of 2011 As Strengthening Role Effort State Intelligence Service And Guarantee Of Citizen Protecting Freedom

ABSTRAK
Tesis ini mendeskripsikan diskursus pandangan politik, antara; kelompok yang menginginkan penguatan peran negara yang tercermin di dalam peran organisasi intelijen dan jaminan perlindungan kebebasan warga negara; mengkaji reformasi intelijen dalam kerangka negara hukum demokratis di Negara Indonesia; serta menganalisa wewenang khusus yang ada pada Badan Intelijen Negara (BIN) yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis....

2012

T31860

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Lia Gunawan, author

Analisis konfigurasi kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga nasional hak anak di Indonesia = Analysis of Institutional Configuration of Indonesia Child Protection Commission (KPAI) as the National Institution of Child Rights in Indonesia

Skripsi ini menganalisis tiga permasalahan utama. Pertama, terkait dengan konsepsi perlindungan anak dalam hukum internasional dan hukum nasional. Kedua, mengenai konfigurasi kelembagaan yang meliputi prinsip, bentuk kelembagaan, serta kewenangan yang perlu dimiliki lembaga nasional hak anak berdasarkan pedoman yang direkomendasikan dalam instrumen hukum internasional. Masih di bagian kedua, dibahas pula...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47405

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Wicitra Wening Palupi, author

Kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai lembaga non struktural dalam perspektif hukum tata negara Indonesia = The position of National Commission Anti Violence Against Women as a non structural agencies from the perspective of Indonesian constitutional law

Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkembang pesatnya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undangundang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Lembagalembaga ini seringkali disebut dengan Lembaga...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S64923

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yeyep Mulyana, author

Penentuan batas usia perkawinan anak perempuan dan implikasinya terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan = Determination of the marriage age limit for girls and implications to children's rights to education / Yeyep Mulyana

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai batas usia perkawinan Anak perempuan yang berimplikasi terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat hubungan antara perkawinan pada usia Anak dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan...

2016

T46101

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian