Hasil Pencarian

Ditemukan 282 dokumen yang sesuai dengan query

Sitanggang, Chandra Anggiat L., author

Hak asasi manusia dalam perspektif hukum Indonesia: Studi kasus pelanggaran ham berat di Timor Timur

Pelanggaran HAM Berat Timor Timur yang terjadi dalam kurun waktu Januari-September 1999 pada saat pra dan pasca jajak pendapat menurut KPP HAM TIMTIM, berdasarkan fakta dokumen, keterangan dan kesaksian, dari berbagai pihak, pelanggaran tersebut tak hanya merupakan tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atau gross violation...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16509

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kholidin, author

Peranan komisi pemilihan umum kepala daerah (KPUD) dalam penanganan sengketa pemilihan kepala daerah langsung: studi tentang pemilihan walikota/wakil walikota Depok, Jawa Barat periode tahun 2006-2011

Sistem Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) atau sering disingkat dengan MLA merupakan sistem kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara (transnasional crime). Sistem ini lahir dari kaidah-kaidah hubungan antarnegara yang telah diterapkan oleh Indonesia baik dengan perjanjian maupun tidak. Pada...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16642

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Riana Budi Mastuti, author

Penyelesaian sengketa partai politik: studi kasus terhadap sengketa partai politik setelah pemilu 2004

Tesis dengan judul "Penyelesaian Sengketa Partai Politik : Studi kasus terhadap sengketa partai politik setelah pemilu Tahun 2004" ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris dengan titik berat pada penelitian normatif. Seperti kita ketahui pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga Negara untuk berserikat, berkumpul, dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16643

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Y. Riyana Anggraeni, author

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat : Analisis yuridis penerapan asas retroaktif dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak asasi tersebut adalah...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16623

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Endah Widyaningsih, author

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pengaruhnya terhadap struktur parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945

Gerakan reformasi pada pertengahan tahun 1998 telah membawa dampak dan perubahan yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menyusul adanya penyesuaian struktur-struktur berbangsa dan bernegara seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan-tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketika pertama kali didirikan pada tahun 1945, struktur parlemen Indonesia diidealkan berkamar...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16640

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dian Aries Mujiburohman, author

Pengisian jabatan presiden Indonesia pasca amandemen UUD 1945

Pasca pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang diakibatkan krisis multidimensi, jatuhnya Presiden Soeharto membuka kesempatan bagi berlangsungnya reformasi demokratis di Indonesia. Untuk memenuhi aspirasi rakyat dan tuntutan yang di suarakan masyarakat untuk memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan Pasca Orde bare, tuntutan tersebut antara lain sebagai berikut: Pertama, Amandemen DUD...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T17328

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Catherine Natalia, author

Peranan partai politik dan sistem pemilihan umum dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bakti 2004-2009

Pembicaraan mengenai keterwakilan perempuan kembali mengemuka menjelang Pemilu 2004, ketika Pasal 65 L]ndang-Undang Namor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencantumkan ketentuan tentang keterwakilan perempuan untuk dicalonkan di lembaga legislatif sebagai berikut: Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T14517

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Miarni, author

Politik hukum pemberlakuan syariat Islam di Naggroe Aceh Darussalam : suatu tinjauan dari sudut hubungan antara berlakunya hukum Islam dan hukum adat setempat

Tesis ini meneliti tentang bagaimana politik hukum pemberlakuan syariat Islam bagi penduduk muslim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ditinjau dari sudut hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, yakni Teori Receptio in Complexu, Teori Receptie dan Teori Receptio a Contrario, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan hubungan antara pemberlakuan hukum Islam...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T17981

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Herjanto Widjaja Lowardi, author

Pengaruh politik hukum tiga perubahan Undang-undang Dasar 1945 terhadap perkembangan bentuk negara Indonesia

Tesis ini meneliti tentang bagaimana perkembangan politik hukum Indonesia tentang bentuk negara Indonesia sampai dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan apa pengaruh tiga perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap perkembangan politik hukum Indonesia tentang bentuk negara Indonesia. Untuk meneliti masalah tersebut dipergunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T17980

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rudi Rochmansyah, author

Pergeseran kekuasaan legislasi menurut perubahan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 : Analisis yuridis normatif dan studi mengenai peran DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada periode keanggotaan DPR RI tahun 1999-2004 dan periode keanggotaan DPR RI tahun 2004-2009

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yang diawali dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, secara fundamental telah mengubah format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Perubahan yang mendasar juga menandakan terjadinya perubahan sistem kekuasaan negara yang dianut dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari paradigma dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18222

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian