Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Jihan Noor Fakhira, author

Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Menggunakan Sertipikat Pengganti Yang Diterbitkan Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2021/PT YYK) = Legal Protection for Officials Making Land Deeds Against Sales and Purchase Deeds Using Substitute Certificates Issued for Unlawful Acts (Study of Yogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2021/PT YYK)

Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun antara lain pembuatan akta jual beli. Namun, pada praktiknya pembuatan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah dimungkinkan didasari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Ridwan, author

Perlindungan hukum atas perubahan status pekerja tetap menjadi pekerja kontrak (studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 555K/Pdt.Sus/2009) = Law protection regarding the changes of status from permanent to contract worker (case study: supreme court decision No. 555K/Pdt.Sus/2009)

ABSTRAK Penelitian ini membahas perlindungan hukum atas perubahan status pekerja tetap menjadi pekerja kontrak. Bagi pekerja kontrak, kebijakan penggunaan tenaga kerja kontrak dinilai kurang menguntungkan karena mereka merasa tidak memiliki kepastian terutama dalam hal kelangsungan maupun jenjang karir pada saat kontrak akan berakhir. Bahkan mereka tidak bisa menuntut kenaikan upah maupun...

2012

S42380

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Ari Lazuardi Pratama, author

ASPEK HUKUM UPAH PROSES DALAM PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA STUDI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 37/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGUJIAN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD 1945 = The Legal Aspects of Process Wages during Employment Termination Disputes A Study on the Implementation of Constitutional Court Decision No. 37/PUU-IX/2011 regarding the Law Review No. 13 of 2003 on Manpower against the 1945 Constitution

Pengaturan mengenai pelaksanaan pembayaran upah beserta hak-hak lainya yang biasa diterima pekerja selama proses perselisihan PHK sesungguhnya telah jelas diatur dalam Pasal 155 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun perubahannya dalam Pasal 157A UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Khusus adanya upah proses dari skorsing yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harianja, Fransisca, author

Faktor-faktor yang berhubungan dengan nilai uji kompetensi program diploma tiga kebidanan tahun 2013 = Factors related to competences examination score of vocational midwifery major in year 2013

[ABSTRAK
Pelaksanaan uji kompetensi program diploma kebidanan dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kualitas lulusan dalam memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap professional sebelum menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Penelitian ini ingin mengetahui tentang faktorfaktor yang berhubungan dengan nilai uji kompetensi menurut akreditasi, status kepemilikan dan wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa ada...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014

T41604

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jocky Fernando, author

Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan Implikasi Hukumnya Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY) = Decision Of Honorary Board Of Notaries As Object Of State Business Interests and Implications Of Law In Criminal Law (Case Study Verdict of High Court of State Business Surabaya Number 156/B/2017/PT. TUN.SBY

Undang Undang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembantu Presiden di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, melakukan pembinaan terhadap notaris. Kewenangan Menteri diberikan dalam bentuk pendelegasian kepada Menteri untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian