Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
M. Anshori, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S34227
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Hika Deriya Fajar Rizki Asril Putra, author
Pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas Notaris yaitu agar para Notaris mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Leonardo Wirautama S., author
Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kealihan dalam bidang kenotariatan dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam pembuatan akta yang tidak boleh diperantarakan melalui pihak ketiga. Kasus kerjasama Notaris dengan Konsultan Kenotariaran Pertanahan dalam proses pembuatan akta di Jakarta Utara yang sampai pada saat ini masih terjadi dan harus segera dihentikan....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Asyura Triana Arimurti, author
Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Hal ini bertujuan agar notaris menjalankan jabatannya sesuai peraturan jabatan dan kode etik yang berlaku. Dalam praktiknya, ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memeriksa notaris. Berkaitan dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ashanti Nurshafira Joesoef, author
Penelitian ini membahas mengenai penjatuhan sanksi administrasi kepada notaris yang melakukan pembuatan akta yang dimana mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah nomor 05/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/IX/2020. Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejakat umu seharusnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. Notaris hendaknya dalam melakukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nurul Farahzita, author
Notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat umum, keduanya berwenang mengeluarkan akta autentik tetapi dengan jenis yang berbeda. Untuk dapat suatu akta dikatakan sebagai akta autentik, maka harus memenuhi persyaratan dari verlijden, yang diartikan sebagai serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh notaris atau PPAT, saksi-saksi dan para penghadap, sehingga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mutiara Nedira Syahla, author
Kreditur pemegang hak tanggungan memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal perlindungan atas pengembalian piutangnya dengan dilekatkannya hak jaminan pada objek jaminan yang dibuktikan dengan terbitnya sertipikat hak tanggungan dengan dilakukannya pendaftaran atas hak tanggungan yang didasarkan atas perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Dalam hal adanya sengketa pada objek hak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ratu Hani Salsabila, author
Penelitian ini membahas tentang kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam dua pembahasan yang berfokus kepada implikasinya yakni terganggunya kemandirian Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu dengan menghimpun data sekunder...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Maulana Yusuf, author
Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia berkaitan dengan pembuatan perjanjian jual beli saham di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415/K/Pdt/2021. Penggunaan bahasa Indonesia di dalam suatu perjanjian adalah wajib menurut rumusan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Raden Farrazka Hilmilla Indiriani, author
Hak maternitas adalah salah satu hak asasi bagi wanita yang timbul sebagai salah satu wujud implementasi dari hak asasi manusia. Hak ini timbul sebagai kondrat wanita yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sejumlah perbedaan kondisi fisik dan kondisi psikis dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan mendasar ini yang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
