Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Sinaga, David, author

Penerapan aspek hukum oleh penyidik polri dalam penanganan kasus tindak pidana di bidang merek : studi kasus merek bell 999 dan prima bell = The law implementation by polri investigation in trademark crime case handling

Masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia tidak hanya menyangkut tentang pemahaman masyarakat yang belum memadai, namun juga penegakan hukum yang dirasa masih lemah. Pelanggaran HaKI seperti pembajakan, pemalsuan, peniruan, pengakuan terhadap beragam hasil karya cipta milik orang lain atau institusi lain sering diidentinkkan dengan perilaku kriminal karena adanya...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S271

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Matondang, Erwin, author

Penerapan asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht untuk terminologi kekayaan negara hubungannya dengan pembuktian dan hasil eksekusi tindak pidana korupsi : studi kasus PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia = Application of the principle of De Autonomie Van Het Strafrecht materiale for the terminology of the state assets in connection with authentication and the execution of corruption : case study PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht untuk kekayaan negara. Karena terminologi mengenai kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan memiliki arti yang berbeda khususnya kekayaan di BUMN, pembahasan ini harus didukung dengan Asas Systematishe Specialiteit untuk menentukan undang-undang yang dapat dikenakan terhadap pelaku di...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S306

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sianturi, Henry Siswandi, author

Tinjauan yuridis terhadap pemeriksaan tersangka yang tidak didampingi oleh penasehat hukum pada tingkat penyidikan (studi kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Utara No. 353/Pid.B/2010PN.JKT.UT)

Depok: Universitas Indonesia, 2010

S22544

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sihombing, Palsawan P., author

Prosedur penajuan permohonan grasi untuk kedua kalinya terhadap putusan pidana mati (studi kasus Tibo Cs.)

Depok: Universitas Indonesia, 2007

S22051

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lucky Setyo Arybowo, author

Aspek hukum pembuktian pelanggaran pidana pemilu menurut UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (studi kasus pelanggaran pidana pemilu tentang jadwal kampanye dengan terdakwa Nur Afni Sajim putusan PN. No. 02/Pid.S/2009/PN. JKT.BRT

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22620

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Andini H. Dewi, author

Kewenangan tunggal bank indonesia dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang merupakan bank (studi kasus PT. Bank IFI melawan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S22448

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizky Delano, author

Pembuktian dalam tuntutan ganti rugi imaterial akibat perbuatan melawan hukum dalam hukum acara perdata (Studi kasus tentang mal praktek, Putusan No. 126/Pdt.G/2003/PN.Cbn)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22420

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Oktavianus Pujianto, author

Penyelesaian sengketa keperdataan yang dilakukan kejaksaan agung sebagai pengacara negara (studi kasus PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY)

Dalam kehidupan manusia sengketa adalah suatu hal yang lazim terjadi, sehingga dibentuklah suatu badan yang khusus untuk memutus sengketa yang ada di masyarakat. Badan tersebut dikenal sebagai pengadilan. Dalam perkembangannya penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi sangat formal sehingga proses penyelesaian sengketa berjalan lambat. Berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S22119

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Teguh Eko Wirdhani, author

Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran berat hak asasi manusia menurut undang-undang no. 27 Tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi

Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dianggap sebuah peraturan terobosan, yang dibuat oleh pemerintah Indonesia setelah pemerintahan Presiden Soeharto. Yang diikuti oleh keluarnya sebuah lembaga baru yang khusus untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM yaitu Pengadilan HAM dengan undang-undang No 26 tahun 2000 sebagai dasar pembentukannya.Ternyata pada kenyataanya usaha pemerintah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Christin Naenak, author

Kekuatan putusan majelis kehormatan Etika kedokteran dalam penyelesaian sengketa medik melalui peradilan perdata (studi kasus : putusan nomor 325/PDT.G/PN.JKT.PST)

Saat ini sengketa medik marak terjadi. Penyelesaian sengketa medik dapat dilakukan dengan banyak cara, dimana penyelesaian melalui jalur hukum dan etika adalah dua cara yang sering digunakan. Skripsi ini akan membahas mengenai pelaksanaan profesi kedokteran dilihat dari segi hukum maupun etika kedokteran. Selanjutnya skripsi ini akan membahas mengenai kekuatan putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian