Azi Tyawhardana, author
Tinjauan atas Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) di dalam tindak pidana tertentu, terhadap pelaksanaan perlindungan saksi sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban = Review of the Supreme Court's circular number 4 of 2011 on the treatment of the whistleblower and justice collaborator in specific crime and its implementation to the protection on witness and victim according to Act number 13 of 2006 / Azi Tyawhardana
Universitas Indonesia, 2013
 UI - Tesis (Membership)
Qorry Nisabella, author
Kedudukan berita acara pemeriksaan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) terkait dengan prinsip akusator dan inquisitor = The position of witness investigation minute in Indonesian criminal justice system according to the law no. 8 of 1981 on the law of criminal procedure / criminal procedure code related to akusator and inquisitor principle
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
 UI - Skripsi (Open)
Nina Zainab, author
Kebijakan Hukum Pidana tentang Moratorium Hak-Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 = Criminal Policy About Moratorium of inmate Rights of Narcotic Crimes In Implementation of Government Ordinance No. 99 / 2012
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis (Membership)
Mahyudin, author
Kewenangan mahkamah konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi = The authority of the constitutional court test government regulation in lieu of law about commission eradication of corruption
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
 UI - Tesis (Membership)
Yuris Yurisprudentia, author
Menjalankan Perintah Jabatan Sebagai Dasar Penghapus Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Beberapa Putusan Mahkamah Agung) = Execution of an Official Order as an Exclusion of Criminal Punishment in Corruption Criminal Act (Case Study on Indonesian Supreme Court Cases)
2018
 UI - Skripsi (Membership)
<<   1 2 3   >>