Intan Dwi Safitri, author
Pengalihan izin usaha pertambangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara = Transfer of mining permit based on Government Regulation no. 24 year 2012 on the amendment of Government Regulation no. 23 year 2010 on Mineral and Coal mining operation
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
 UI - Skripsi Membership
Muhammad Amin, author
Kewenangan pemerintah Kabupaten Berau dalam pengelolaan pertambangan berdasarkan perda nomor 17 tahun 2011 tentang pertambangan mineral dan batubara harmonisasi dengan undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara = Berau district government authority in the management of mining area under regulation number 17 of 2011 on mineral and coal mining harmonization with law number 4 year 2009 on mineral and coal
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis Membership
Frieschika Atshiilah, author
Pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah = The transfer of mining authority business permit after the law number 23 year 2014 related to the authority of central and local government
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
 UI - Skripsi Membership
Ira Apriyanti, author
Pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batu Bara = Regulation of General Good Governance Principles in Granting Mineral and Coal Mining Business Permits Based on the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2020
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
 UI - Skripsi Membership
Febriza Putri, author
Penerapan asas Cabotage dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan terhadap kapal penunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi = The implementation of Cabotage principle in Government Regulation Number 22 year 2011 regarding amendment to Government Regulation number 20 year 2010 regarding water transportation on oil and gas support vessels
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
 UI - Skripsi Membership
<<   1 2 3   >>