Implementasi participating interest oleh Pemerintah Daerah dalam rangka investasi di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan PP No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

Analisis terhadap Kewajiban PT Pertamina EP sebagai Kontraktor untuk Melakukan Penawaran ParticipatingInterest kepada BUMD berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi

Kebijakan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah = Policy funds to result the central and local government on the contract business activities upstream oil and gas review of Law number 33 of 2004 about financial balance between central and local governments

Tinjauan hukum pengalihan hak dan kewajiban (participating interest) kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

Tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan kegiatan hulu minyak dan gas bumi : studi kasus (kontraktor kontrak kerja sama)