Perlindungan notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Pasal 66 dan 66A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Notary protection as Public Official under Article 66 and 66A of Law Number 2 year 2014 about amandement of Law Number 30 year 2004 about position of notary

Perbandingan kewenangan MPD sebelum judicial review UU. No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dengan MKNW setelah keluarnya UU. No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas uu no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Comparison of the authority of the MPD before the judicial review ACT No.30 year 2004 regarding notaris description with MKNW after the out of the law No. 2 year 2014 on amendment to UU. No 30 year 2004 regarding notary notes

Urgensi penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) berkaitan dengan ketiadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = The urgency of implementation of Notary Criminal Act (TPN) relation with in the absence of Criminal Sanction in Act No. 30 of 2004 about notary function

Otentisitas Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat notaris berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = The Authenticity of SKMHT made by notary in accordance to act number 30 year 2004 regarding the notary

Peran dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum ditinjau dari undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris = The role and authority of notary in providing law s guidance seen from perspective of law number 30 year 2004 concerning the occupation and ethics code of notary