Susunan Dalam Satu Naskah dari UU No.16 th 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1975 dan kedua dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985

Keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD

Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD / Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Pembentukan Undang-Undang Selama "Lame Duck Session" di Indonesia: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi = Formation of Laws During the “Lame Duck Session” in Indonesia: An Examination of the Formation of Laws Concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD as well as the Law Concerning the Corruption Crime Eradication Commission

Hak anggota DPR dalam mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan pasca lahirnya undang - undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD = the rights of members of DPR RI to propose and to struggle for electoral district development program after implementation of act no 17 year 2014 on MPR DPR DPD and DPRD