Penerapan kewenangan majelis pengawas daerah MD) dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di wilayahnya (studi kasus pada MPD Kabupaten Pandelang dan lebak propinsi Banten

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai pengawas notaris ditingkat kabupaten/kota (studi kasus pembentukan MPD di kota Bogor) / Catur Dewi Prawitasari

Analisis yuridis atas pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palembang dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Sumatera Selatan dalam memutuskan suatu perkara di wilayah Sumatera Selatan (Kasus MPPN No: 12/B/Mj.PPN/XI/2010 Tanggal 02 Desember 2010) = Juridical Analysis of Law Consideration Local Supervisor Council Of Palembang Notary (MPD) With Region Supervisor Council Of South Sumatera Notary (MPW) While Deciding a Case in South Sumatera (Case of MPPN Number: 12/B/Mj.PPN/XI/2010 on December 2nd, 2010)

Pelaksanaan fungsi dan peranan majelis pengawas daerah dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di kota Bandung = Implementation of functions and role of the Majelis Pengawas Daerah in purpose of guidence and control efforts against notary in Bandung

Kewenangan majelis pengawas notaris dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan izin kepada penyidik kepolisian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris selaku ppat = The authority of the supervisory council of notary in committed examination and permit attach to police investigating officer on allegation of violate committed by a notary which is tenure as ppat