Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang terkendala kesalahan penerima ganti kerugian: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 486/PDT/2017/PT.BDG = Land procurement for public purposes that is constrained by error in determining the recipient of compensation: analysis on case Verdict number 486/PDT/2017/PT.BDG

Penghitungan Dan Proses Musyawarah Untuk Menetapkan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 84/Pdt.P/2013/Pn.Kag) = Calculation And Process Of Discussion To Determine Compensation In Land Procurement For Public Purposes (Case Study Court Ruling District Court Kayuagung 84/Pdt.P/2013/Pn.Kag)

Kewenangan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan kepentingan umum : analisis Putusan Nomor : 16/G/2011/PTUN-JKT = The government authority of Special Capital District of Jakarta in order to finish compensation issue and grant program for public service facilities development : analysis on Decree Number : 16/G/2011/PTUN-JKT

Tinjauan yuridis konsep kepentingan umum dan dasar penghitungan ganti rugi dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan

Aspek penawaran pembayaran tunai dalam lembaga konsinyasi dalam perspektif KUHPerdata dan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum = The aspects of offering cash payments in consigment institutions in the accordance of Indonesian Civil Code and Act Number 2 of 2012 on land procurement for public development