Otentisitas Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat notaris berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = The Authenticity of SKMHT made by notary in accordance to act number 30 year 2004 regarding the notary

Perlindungan notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Pasal 66 dan 66A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Notary protection as Public Official under Article 66 and 66A of Law Number 2 year 2014 about amandement of Law Number 30 year 2004 about position of notary

Peran dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum ditinjau dari undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris = The role and authority of notary in providing law s guidance seen from perspective of law number 30 year 2004 concerning the occupation and ethics code of notary

Urgensi penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) berkaitan dengan ketiadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = The urgency of implementation of Notary Criminal Act (TPN) relation with in the absence of Criminal Sanction in Act No. 30 of 2004 about notary function

Tanggung jawab notaris yang sedang cuti dalam pembuatan akta studi kasus putusan majelis pemeriksa wilayah notaris Provinsi DKI Jakarta nomor 04/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XI/2017 = Responsibility of notary on drawing up deed in leave period case study of decision region supervisory counsil of Province of DKI Jakarta number 04/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XI/2017