Tanggung jawab notaris dan keabsahan minuta akta berkaitan dengan salinan surat yang dilekatkan pada minuta akta yang tidak sesuai dengan aslinya dan penghadap yang tidak berwenang : studi Putusan Majelis Pertimbangan Pusat Notaris Nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010 = Responsibility of notary and validity of minutes of deed which is related with a copy of a letter that were attached to the minutes of public notary deed which is does not correspond to the originals and person that were not authorized : the study of the Central Notary Counsel/Oversight Tribunal award number : 11/B/Mj.Vat/Xi/2010

Analisis pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan kasus salinan akta tidak sama dengan minuta akta : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor 02/B/MJ.PPN/VI/2012 = Analysis on notary's liability in relation to the case of copy of the notary deed is not similar to the minutes of deed : case study of the Verdict of Majelis Pengawas Pusat Notaris Republic Indonesia Verdict Number 02/B/MJ.PPN/VI/2012

Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah yang tidak cermat, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan para pihak dalam membuat akta jual beli tanah (studi putusan majelis pengawas pusat notaris nomor: 04/B/Mj. MPPN/VIII/2016) = The responsibility of notary as a PPAT who is unmeticulous biased and unable to safeguard the interest of parties in making land sale and purchase deed study (supervisory council of notaries verdict number 04/B/Mj. MPPN/VIII/2016)

Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap akta jual beli yang dibuat dalam masa cuti sebagai notaris : studi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/2009 = Responsibility of notary as the land deed official pejabat pembuat akta tanah (PPAT) against deed of sale and purchase made on the leave period as a notary : case study on Decision of Central controling assembly Notarial Number 11/B/Mj.PPN/2009 dated June 12th 2009

Tanggung jawab hukum notaris merangkap PPAT yang melakukan penggelapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditinjau dari hukum pidana serta kode etik PPAT : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 76/PID/2010/PT.BDG = Legal responsibility of embezzlement case by notary/PPAT from the perspective of criminal law and PPAT's code of ethic : case study on the Verdict of Indonesia's Supreme Court No. 76/PID/2010/PT.BDG / Angelina