Tanggung jawab notaris/PPAT terhadap keabsahan tanda tangan dan identitas penghadap dalam pembuatan akta (studi putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10/PID/2018/PT.DKI) = Responsibility of notary/Land Titles Registrar (PPAT) on the validity of parties signature and identity in the making of deed (study of verdict of the Jakarta Capital City High Court Number 10/PID/2018/PT.DKI)

Penyangkalan Tanda Tangan Oleh Pemilik Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.92/Pdt.G/2021/PN Sda)=DISCLAIMER OF SIGNATURE BY THE OWNER IN THE BONDING DEED OF SALE AND BUYING MADE IN FRONT OF A NOTARY (Study of the Decision of the Sidoarjo District Court Number 92/Pdt.G/2021/PN Sda)

Keabsahan tanda tangan elektronik RUPS telekomferensi berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Keabsahan tanda tangan elektronik (digital signature) menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata)

Electronic signature dalam mewujudkan secure electronic transaction di sektor perbankan