Analisa Perbandingan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 = Comparative analysis of the Authority of the Regional Representative Council in the Establishment Act by Act No. 17 of 2014, the Constitutional Court Decision No. 92 / PUU-X / 2012 and the Constitutional Court Decision No. 79 / PUU-XII / 2014

Analisa perbandingan kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pembentukan undang-undang menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 = Comparative analysis of the Authority of the Regional Representative Council in the Establishment Act by Act No. 17 of 2014, the Constitutional Court Decision No. 92/ PUU-X/2012 and the Constitutional Court Decision No 79/PUU-XII/2014

Peran fraksi DPR RI : studi kasus peran Fraksi PG, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP dalam penentuan ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD = The role of the House of Representatives' Factions : case studies on PG, PKS, and PPP Factions' role on parliamentary threshold decision during discussion on bill on the Amendment to Law Number 10 of 2008 on Election of members of DPR, DPD, and DPRD

Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pembentukan Undang-undang tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta = Implementation of legislation functions of the regional representative council of the Republic of Indonesia on forming the act of the special region of Yogyakarta

Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD / Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat