Sistem pembebanan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi

Asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti korupsi 2003

Kendala penerapan pembuktian terbalik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di indonesia

Hukum pembuktian tindak pidana korupsi

Tindak lanjut notaris terhadap kebatalan akta autentik yang dibuatnya oleh pengadilan: studi putusan Mahkamah Agung nomor 1751 K/Pdt/2018 = Continuation action about legal cancellation authentic deeds from notary by court: case study of the Supreme Court no.1751 K/PDT/2018