Analisis kedudukan dan kewenangan unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan ditinjau dari hukum tata negara indonesia = An analysis of the position and authority of the presidential work unit for development monitoring and control ukp ppp from the perspective of the indonesia constitutional law

Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Keadaan Darurat dalam Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia: Studi Kasus Konflik di Papua = Human Rights Restrictions during State of Emergency in Indonesia's Conception of State of Emergency: Case Study on the Papua Conflict

Kewenangan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan ditinjau dari perspektif hukum tata negara = The authority of the supervisory board of the corruption eradication commission in issuing permits for wiretapping, searching and confiscation from a constitutional law perspective.

Kewenangan Gubernur dalam menghapus sanksi administrasi pajak daerah DKI Jakarta selama status tanggap darurat bencana covid-19 ditinjau dari hukum perpajakan = The authority of The Governor in abolishing DKI Jakarta regional tax administration sanctions during covid-19 disaster emergency response status using taxation law approach.

Analisis kedudukan kantor staf presiden sebagai penunjang lembaga kepresidenan ditinjau dari perspektif hukum tata negara = An analysis of the position of the presidential staff office (kantor staf presiden) as a state auxiliary body for presidential institution from the perspective of the indonesian constitutional law