Permasalahan Tata Kelola Aparatur Sipl Negara Secara Desentralisasi Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara = The Problems of State Civil Apparatus Centralized Management In Indonesian Act No. 5 of 2015 Concerning State Civil Apparatus

Analisis implementasi kebijakan Aparatur Sipil Negara di pemerintah Provinsi Banten = Implementation analysis of state civil apparatus policy in Banten Province

Pengisian jabatan pimpinan tinggi aparatur negara sipil berbasis sistem merit: studi kasus pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok = Recruitment of civil state apparatus for senior executive level based merit system case study on West Java Province and Depok City

Kewajiban Pemberhentian Sementara Terhadap Pengangkatan Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara = The obligation to suspend the appointment of commissioners and members of non-structural institutions with the status of civil servants based on Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus

Kapasitas Kebijakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Mengawasi Pelaksanaan Sistem Merit pada Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) = Policy Capacity of the State Civil Apparatus Commission in Carrying Out Oversight of the Merit System in Management of the State Civil Apparatus