Kebijakan direksi persero berdasarkan pasal 19 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara dalam perspektif status kekayaannya yang dipisahkan dari negara analisis; kasus direksi PT. Merpati Nusantara Airlines = Policy of company board of directors pursuant to article 19 law number 19 of 2003 concerning state owned enterprise in perspective of separated sovereign assets; case study board of directors of PT. Merpati Nusantara Airlines

Pengunduran diri direksi perseroan terbuka tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham : kaitannya dengan SABH dan larangan memangku jabatan rangkap pada perusahaan BUMN = Resignation of member of the board of directors of listing company without approval of the general meeting of shareholders : in relation to SABH and prohibition to hold dual positions in a state owned enterprise / Maria Yosefina Neng

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada prosedur hukum pemberhentian anggota dewan komisaris dalam PT terbuka menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL) = Application of transparency and accountability principles on dismissal procedures of board of commissioners in public company based on law number 40 of 2007 on limited liability company (case study of state court decision in South Jakarta No.: 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)

Legalitas akta notaris tentang pernyataan keputusan menteri badan usaha milik negara tentang pengangkatan direksi perusahaan umum (perum) menurut peraturan menteri badan usaha milik negara nomor: Per- 03/MBU/02/2015 = The legality of notary deed regarding statement of state owned enterprises minister decree regarding public corporation (perum) board of directors appointment in accordance with state owned enterprises minister regulation number Per- 03/MBU/02/2015

Perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal badan usaha milik negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 = Political development of public finance law about legal status of separated state's property in paid up capital of state owned enterprise based on government regulation number 72 year 2016