Kemandirian notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik studi kasus putusan majelis pengawas pusat tanggal 12 Juli 2017 nomor 04/B/MPPN/VII/2017 = Independecy of notary as public functionary on making authentic deeds case analysis putusan majelis pengawas pusat tanggal 12 Juli 2017 nomor 04/B/MPPN/VII/2017

Implikasi penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menyerahkan protokol tanpa usul permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/XII/2017 = Implication of criminal sanctions against notary proven providing criminal acts of corruption and submitting protocol without proposal of request to Notary Supervisory Board : case study of decision of Supervisory Board of Notary Center Number 10/B/MPPN/XII/2017

Perlindungan hukum terhadap notaris atas laporan masyarakat yang tidak jelas: studi putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 02/B/MPPN/X/2018 = Notary legal protection against baseless public reports: study on the Supervisory Board of Notary decision No. 02/B/MPPN/X/2018

Sistem sanksi dalam penegakan hukum terhadap notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris (studi kasus terhadap putusan majelis pengawas notaris) = System law enforcement against sanctions in notary based on the notary act (case study verdict against notary supervisory council)

Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli yang ternyata belum dibayar lunas (studi putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor 05/B/MJ.PPN/V/2013) = The responsibility and legal protection for notary in the capacity as land titles registrar ppat in an establishment of purchase deed which has not been fully paid (case study the verdict of the notary council supervisory center Number 05/B/MJ.PPN/V/2)