Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi = Transfer of authority in managing the secondary education from district/city government to provincial government

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros) = The Authority of the Provincial Government and Regency/City Regional Government in the Implementation of Education at the Elementary and Secondary Education Levels (Case Study of South Sulawesi Province and Maros Regency)

Guru, pendidikan dan sikap toleransi-intoleransi beragama: studi tentang sikap toleransi-intoleransi beragama guru di dua sekolah menengah atas, kota Tangerang, Banten = Teacher, education and religious tolerance intolerance attitudes: study of teacher's religious tolerance intolerance attitudes in two senior high school at Tangerang city, Banten

Perubahan dan implikasi urusan pengelolaan pendidikan menengah di pemerintah provinsi = Changes and implications of management affairs for middle education in the provincial government

Kewenangan pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam bidang transportasi setelah pembentukan badan pengelola transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ) = The authority of the provincial government of special capital region jakarta after establishment of the transportation management agency of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi