Praktik penerapan pencatatan identitas penghayat aliran kepercayaan dalam dokumen kependudukan sebagai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 = The practice of application of the believers identify recording in the citizen identity as an implication of the Constitutional Court decision number 97/PUU-XIV/2016

Kedudukan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara = Legal Position of Beliefs Post Decision of The Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016 in the Perspective of State Administrative Law

Kutipan putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia : nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 perihal pengujian undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan kembali materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002

Urgensi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The Urgency of giving The Jurisdiction over constitutional complaint to The Constitutional Court of Republic of Indonesia