Pembatalan terhadap akta jual beli yang subyeknya adalah suami dan isteri tanpa membuat perjanjian kawin (studi putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 11/PDT.G/2017/PN.JMB) = Cancellation of the sale and purchase deed of which the subject is husband and wife without making a marriage agreement (study of Jambi District Court Decision Number 11/PDT.G/2017/PN.JMB)

Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pembatalan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu dan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/Pdt/2017/PT. YYK) = Notary/Land Deed Official Responsibility for The Cancellation of The Sale and Purchase Deed which Power of Attorney was Forged and without The Approval of The Land Owner (Case Study of Yogyakarta High Court Decision Number 106/Pdt/2017/PT.YYK).

Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Akta Jual Beli yang Tidak Mengikutsertakan Seluruh Ahli Waris Sah sebagai Para Pihak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.PTK) = Accountability of Notary as Acting Author of Land Deed for Purchase Deed which does not Include All Legal Heirs as Participants (Pontianak District Court Decision Study Number 60/Pdt.G/2018/PN.PTK).

Pembuatan Surat Pernyataan yang Menjamin Kebenaran Keterangan yang Diberikan Penghadap dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah sebagai Wujud Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pejaba Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/PID.B/2018/PN.Dpk) = The Making of Statement Letter to Ensure Righteousness from Parties in Deed of Land Sale and Purchase as Implementation of Land Deed Official Prudential Principle (Case Study of Court Judgement Number 226/PID.B/2018/PN.Dpk).

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415/K/Pd.t/2021) = The Purpose of Indonesian Language in terms of manufacture the deed of sale and purchase share agreement (Analysis of Supreme Court Decision Number 3415/K/Pd.t/2021)