Pertanggungjawaban badan dan pejabat pemerintahan dalam pengembalian kerugian negara menurut Pasal 20 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan = Responsibility of officers and government officials in the return of state losses Article 20 Paragraph (5) and (6) Law Number 30 of 2014 Regarding Government Administration

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solving mechanism of state financial loss due to administrative failure and/or error based on article 59 of law number 1 of 2004 on state treasury and article 20 (2) of law number 30 of 2014 on government administration

Pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah APIP terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Supervision of the government internal auditor APIP against the abuse of authority in accordance with law number 30 year 2014 on government administration

Diskresi dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan = Discretion in state financial management as stipulated in Article 25 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Law Number 30 Year 2014 About Government Administration

Implikasi penerapan kewenangan diskresi pemerintah pasca undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan kaitannya dengan prinsip-prinsip good governance = Implication of discretion after law number 30 of 2014 on government administration and its relation with the good governance principles