Dinamika Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = Dynamics of Supervision of Regional Regulations After the Birth of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government

Politik hukum hubungan keuangan antara pusat dan daerah ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = The legal politics of financial relations between the center and the regions in terms of Law number 1 of 2022 concerning financial relations between the center and regions and Law number 23 of 2014 concerning Regional Government

Analisis implementasi kebijakan penyusunan standar kompetensi teknis kepala dinas kesehatan: kajian berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah = Analysis of policy implementation for Head of regional health office competencies standard formulation at ministry of health: study based on law number 23 year 2014 concerning regional government

Penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air berkaitan dengan otonomi daerah = Settlement of inter-regency/city disputes in water resources management related to regional autonomy.

Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit