Akuntabilitas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan (APBD-P) kota Samarinda tahun 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda

Pemberdayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai Instrumen Kebijakan Otonomi Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur

Pola alokasi anggaran pembangunan dalam APBD setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan

Penentuan alokasi anggaran pengelolaan kebersihan kota peserta program bangun praja tahun 2004 dengan menggunakan regresi linier berganda

Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewasa tentang anggaran dengan pengawasan keuangan negara.