Geraldine Mustika Ayu
Tanggung Jawab Notaris atas Penipuan dalam Pembuatan Akta Perikatan Pengikatan Jual Beli (PPJB) Sebagai Pengganti Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 379/K/Pid/2021) = Responsibilities of Notary who Commits Fraud in the Making of Sales and Purchase Agreement (PPJB) as a Substitute of Loan Agreement (Case Study: Putusan Mahkamah Agung Nomor 379/K/Pid/2021)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
 UI - Tesis Membership
Cecilia Masidin
Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dengan alat bukti kepemilikan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan surat pernyataan penyerahan hak dari pengembang PT. MU
2012
 UI - Tesis Open
Aulia Farazenia
Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang hasil pembayarannya dikembalikan kepada pihak pembeli (Studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019) = The responsibility of a Notary Public in making sale and purchases deed based on the full paid-purchase binding agreement, in which the payments are returned to the purchaser (Study of The Notary Central Supervisory Board Decision No.04/B/MPPN/VII/2019.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
 UI - Tesis Membership
Nur Mutia
Akibat hukum pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh notaris berdasarkan hutang piutang tanpa penyerahan bukti autentik oleh penjual (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 161/pdt.g/2018/pn.dpk) = Legal due to making agreement binding agreement for buying by notary based on receivable loans without authentication of authentic documents by seller (case study decision of the depok district court number 161/pdt.g/2018/pn.dpk)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
 UI - Tesis Membership
Jesseline Tiopan
Implikasi hukum atas ketidakwenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai pengganti akta pinjam meminjam dengan jaminan (studi putusan MPW Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017) = The legal implication of unauthorization in the making of pre-purchase and sale agreement in lieu of secured loan agreement (study of The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Verdict Number 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017)
Universitas Indonesia, 2019
 UI - Tesis Membership