Ketidaksesuaian peruntukan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian terkait dengan rencana umum tata ruang dan rencana tata ruang wilayah di Kota Depok = Incompatibility of agricultural land appropriation transfer of non-agricultural land being associated with general spatial plan with the planning of the general plan of management of the territory and the City of Depok

Tata Cara Penyelesaian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah yang Sertipikatnya Mengalami Overlapping (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang) = Procedures for Settlement and Legal Protection for Land Rights Holders with Overlapping Certificates (Case Study at Tangerang Regency Land Office).

Peran Notaris Dalam Proses Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 621/Pdt.G/2019/Pn.Sgr). = Role of Notary In Land Rights Transfer Transaction on the Basis of Receivable Debt (Case Study of District Court Decision No. 621/Pdt.G/2019/Pn. Sgr)

Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Peralihan Hak atas Tanah Dalam Putusan Pengadilan Pajak = The Collection on Bea Acquisition Rights to Land and Buildings Tax in Musi Banyuasin Regency on Transitional Rights on Land of Tax Court Decisions

Penerapan hak guna ruang bawah tanah sebagai lembaga baru hak atas tanah dalam perspektif perkembangan hukum tanah Nasional Indonesia (tinjauan yuridis hak atas tanah - ruang bawah Tanah di kawasan Karebosi Link di kota Makassar) = Implementation of right of use basement as new institution of Land Rights in perspective of Indonesia National Land law (Juridicial review of roght to use basement in Karebosi Area at Makassar)